Suara.com - Pemerintah Indonesia harus melibatkan ormas - ormas Islam untuk menanggulangi penyebaran paham dan ajaran ISIS di Indonesia, demikian dikatakan peneliti dari Pusat Studi Islam dan Transformasi Sosial Muhammad Wildan, Minggu (22/03/2015).
"Pemerintah harus melibatkan ormas Islam untuk menanggulangi penyebaran paham dan ajaran ISIS, karena kalau pemerintah kan fokusnya pada keamanan, kalau ormas mereka paham juga soal penyimpangan agama dan gerakan radikalnya, jadi akan lebih maksimal," katanya.
Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta itu mengatakan pelibatan ormas - ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU sangat diperlukan, sebab mereka paham betul soal penyimpangan dan ajaran radikal yang dianut oleh kelompok ISIS.
Wildan menambahkan selain menggandeng ormas Islam, pemerintah juga harus lebih pro aktif sosialisasi ke kampus - kampus.
"Pemerintah saat ini harus lebih pro aktif ke kampus - kampus dan menjalin kerja sama dengan kampus - kampus, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) serta lembaga lain yang dimiliki pemerintah untuk menanggulangi kelompok radikal saat ini masih cenderung sporadis, masih kurang pencegahan dan risetnya," kata Wildan.
Wildan juga mengatakan untuk mengatasi penyebaran ISIS, pemerintah harus gerak cepat, hal tersebut dikarenakan saat ini target kelompok ISIS menyasar pada mahasiswa, siswa SMA serta anak muda yang secara kejiwaan masih tergolong labil.
Selain itu, kata dia, saat ini pemerintah seharusnya mulai merazia juga buku - buku, terutama karangan Aman yang di dalamnya berisi ajaran - ajaran radikal dan menyimpang dari ajaran pokok Islam.
Tak hanya itu, menurut Wildan, pemerintah seharusnya juga mengawasi mahasiswa atau pelajar di luar negeri, terutama di Pakistan, Mesir, dan negara yang berdekatan Suriah.
Saat ini, katanya, diperkirakan tak sedikit mahasiswa serta pelajar di daerah tersebut yang terkontaminasi ajaran ISIS.
Wildan memperkirakan ajaran ISIS sudah lama masuk Indonesia, bahkan sebelum ISIS mendeklarasikan diri.
"Ajaran radikal dan dengan mudahnya mengkafirkan orang ini mirip dengan sebagian kecil paham kelompok radikal di Indonesia," katanya. (Wita Ayodhyaputri)
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura