Suara.com - Pihak Fraksi Nasdem di DPR mengaku tidak yakin hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona H Laoly, akan bisa diterima dalam paripurna nanti. Pasalnya, suara untuk dukungan hak angket yang digulirkan ini dinilai hanya sedikit.
"Ini kan Golkar pecah, PPP pecah, dan mayoritas menolak. PAN tidak, Demokrat tidak pula, dan KIH juga menolak. Sehingga di paripurna nanti (hak angket ini) akan layu," ujar Sekretaris Fraksi Nasdem, Jhonny G Plate, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Jhonny menegaskan, Fraksi Nasdem sendiri menolak hak angket ini. Sebab menurutnya, pengajuan hak angket seharusnya terkait hal yang mempunyai dampak strategis bagi bangsa, bukan hanya berpengaruh pada pengurus partai saja, seperti pengajuan hak angket kali ini.
"Angket ini (terkait) masalah internal Partai Golkar. Tidak perlu dibawa ke DPR. Ada saluran hukumnya, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," ucap Jhonny.
Oleh karena itu, menurut Jhonny, DPR harusnya fokus saja pada kinerjanya saat ini. Apalagi lantaran dalam beberapa bulan belakangan ini kinerja DPR masih kurang maksimal karena disibukkan dengan masalah internal partai.
"DPR ini sedang berusaha mengembalikan reputasinya kepada publik. Tiga bulan ini kan dibuang percuma karena masalah internal partai," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!
-
Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan
-
Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Eks Direktur SMP Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM, Legislator PKB: Perlindungan Tak Boleh Bergantung Negara
-
3 WNI Ditangkap Polisi Arab Saudi di Mekkah, Diduga Promosikan Haji Ilegal
-
Anggaran Rp4 T untuk 1.800 Perlintasan Kereta, DPR: Cukup Buat Palang Pintu, Gak Cukup Buat Flyover
-
Terungkap! Peran Eks Direktur SMP di Kasus Chromebook Bikin Heboh
-
Resmi! Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Perbaikan Daycare Usai Marak Kekerasan Anak
-
May Day Bukan Wisata, Besok Perisai dan GMNI Aksi di Depan Gedung DPR