Suara.com - Meski tetap ‘ngotot’ meminta penjelasan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pembatalan Komjen Polisi Budi Gunawan jadi Kapolri, Fraksi Nasdem di DPR rupanya tak mengharuskan Jokowi sendiri yang menyampaikan penjelasan.
Sekretaris Fraksi Nasdem Jhonny G Plate menyatakan, kalau penjelasan bisa saja disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
“Tidak perlu dari presiden, tapi presiden bisa mewakili melalui Menteri Hukum dan HAM, atau Menteri Dalam Negeri, itu tidak masalah," kata Jhonny di DPR, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Kendati demikian, penjelasan terhadap pembatalan harus tetap disampaikan dengan alasan pemenuhan ketatanegaraan.
"Proses pembatalannya itu harus sesuai tata negara," lanjut Jhonny.
Dia menambahkan, setelah Budi disetujui DPR menjadi Kapolri, membuat resistensi masyarakat meningkat kepada DPR. Mengingat, Budi saat itu menjadi tersangka oleh KPK setelah disahkan DPR.
"Surat dari presiden tentang penggantian calon Kapolri belum menjelaskan itu," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
Terkini
-
Dipolisikan Buntut Ucapan Soeharto Pembunuh Rakyat, Ribka PDIP Tak Gentar: Dihadapi Saja
-
Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026
-
Prabowo Terima Kunjungan Mantan PM Australia di Hotel Tempat Menginap, Ini yang Dibahas
-
Angka Perkawinan Anak Turun Jadi 5,9 Persen, KemenPPPA Waspadai Perubahan ke Nikah Siri
-
Jadi Lingkaran Setan Kekerasan, Kenapa Pelanggaran HAM di Indonesia Selalu Terulang?
-
Tindak Setegas-tegasnya! Geram Gubernur Pramono Soal 3 Karyawan Transjakarta Dilecehkan
-
Panas di Senayan: Usulan BPIP Jadi Kementerian Ditolak Keras PDIP, Apa Masalahnya?
-
Ahmad Luthfi Komitmen Berikan Pemberdayaan Kepada Perempuan
-
Ribka Dilaporkan ke Bareskrim soal Ucapan Soeharto Pembunuh, Pelapor Ada Hubungan dengan Cendana?
-
Fakta Kelam Demo Agustus: 3.337 Orang Ditangkap dan Ada yang Tewas, Rekor Baru Era Reformasi?