Suara.com - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar Rp500/liter yang dilakukan pemerintah dianggap tidak memikirkan kebutuhan rakyat.
Hal itulah yang dibahas dalam diskusi bertajuk 'Kenaikan Harga BBM dan Dampak Ekonomi Rakyat' di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta, Minggu (29/3/2015).
Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, dalam diskusi tersebut mengatakan, dalam setiap melakukan kebijakan, seperti penetapan harga BBM, harusnya pemerintah mempertimbangkan sejumlah hal.
"Yaitu, kebijakan kenaikan harga ini harus mempertimbangkan kepentingan rakyat, harus dibuat secara transparan, harus konsisten, dan tidak melanggar peraturan perundangi-undangan," ujar Politisi Gerindra ini.
Dia juga menyayangkan kenaikan BBM ini tidak lewat diskusi dengan DPR. Meskipun kenaikan harga premium ditetapkan tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu, menurutnya diskusi ini penting mengingat DPR merupakan wakil rakyat.
Pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan menaikan dan menurunkan harga BBM malah membingungkan masyarakat. Apalagi, sambungnya, sosialisasi untuk itu minim lantaran hanya dilakukan ditingkat hulu.
"Ini kan ditanggapi masyarakat jadi membingungkan. 'Lho saya nggak tahu BBM naik, kok nggak disosialisasikan'," kata Agus.
Dia menambahkan, kebijakan harga BBM yang dibuat dengan cara mengikuti pasar harus dicermati secara seksama oleh pemerintah. Sebab, harga barang sulit untuk turun ketika harga BBM ikut turun.
"Harga pembalut, kutang dan cabai, nggak ikut turun kan saat BBM turun," ujarnya.
Sementara, Staf Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM), Widyawan Prawiraatmaja, mengatakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini sudah disesuaikan dengan sejumlah dari pemerintah. Sehingga, menurutnya wajar ketika pemerintah menaikan harga BBM, kemarin, Sabtu (28/3/2015).
"Di antaranya, biaya dasar harga BBM, pajak daerah, biaya pengolahan, biaya distribusi serta nilai tukar Rupiah terhadap Dollar," katanya.
Berita Terkait
-
Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR Mulai 1 Juni 2025, Pertamax Naik!
-
Antisipasi Harga BBM Naik: 10 Rekomendasi Mobil Bekas Super Irit, Pilihan Cerdas dan Turunkan Ego
-
Harga Pertamax Naik! BBM di Indonesia vs Malaysia vs Singapura, Siapa Paling Murah?
-
Kapan Harga BBM Naik? Kemenkeu Buka Suara
-
Setelah Juni Harga BBM Naik? Begini Kata Sri Mulyani
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!