Suara.com - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar Rp500/liter yang dilakukan pemerintah dianggap tidak memikirkan kebutuhan rakyat.
Hal itulah yang dibahas dalam diskusi bertajuk 'Kenaikan Harga BBM dan Dampak Ekonomi Rakyat' di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta, Minggu (29/3/2015).
Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, dalam diskusi tersebut mengatakan, dalam setiap melakukan kebijakan, seperti penetapan harga BBM, harusnya pemerintah mempertimbangkan sejumlah hal.
"Yaitu, kebijakan kenaikan harga ini harus mempertimbangkan kepentingan rakyat, harus dibuat secara transparan, harus konsisten, dan tidak melanggar peraturan perundangi-undangan," ujar Politisi Gerindra ini.
Dia juga menyayangkan kenaikan BBM ini tidak lewat diskusi dengan DPR. Meskipun kenaikan harga premium ditetapkan tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu, menurutnya diskusi ini penting mengingat DPR merupakan wakil rakyat.
Pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan menaikan dan menurunkan harga BBM malah membingungkan masyarakat. Apalagi, sambungnya, sosialisasi untuk itu minim lantaran hanya dilakukan ditingkat hulu.
"Ini kan ditanggapi masyarakat jadi membingungkan. 'Lho saya nggak tahu BBM naik, kok nggak disosialisasikan'," kata Agus.
Dia menambahkan, kebijakan harga BBM yang dibuat dengan cara mengikuti pasar harus dicermati secara seksama oleh pemerintah. Sebab, harga barang sulit untuk turun ketika harga BBM ikut turun.
"Harga pembalut, kutang dan cabai, nggak ikut turun kan saat BBM turun," ujarnya.
Sementara, Staf Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM), Widyawan Prawiraatmaja, mengatakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini sudah disesuaikan dengan sejumlah dari pemerintah. Sehingga, menurutnya wajar ketika pemerintah menaikan harga BBM, kemarin, Sabtu (28/3/2015).
"Di antaranya, biaya dasar harga BBM, pajak daerah, biaya pengolahan, biaya distribusi serta nilai tukar Rupiah terhadap Dollar," katanya.
Berita Terkait
-
Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR Mulai 1 Juni 2025, Pertamax Naik!
-
Antisipasi Harga BBM Naik: 10 Rekomendasi Mobil Bekas Super Irit, Pilihan Cerdas dan Turunkan Ego
-
Harga Pertamax Naik! BBM di Indonesia vs Malaysia vs Singapura, Siapa Paling Murah?
-
Kapan Harga BBM Naik? Kemenkeu Buka Suara
-
Setelah Juni Harga BBM Naik? Begini Kata Sri Mulyani
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Tolak Merger dengan Grab, Investor Kakap GoTo Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
Terkini
-
Jadi Tersangka Ijazah Palsu Jokowi, Rismon Ancam Tuntut Polisi Rp126 Triliun, Apa Pemicunya?
-
Geger Ijazah Jokowi, Rismon Tantang Nyali Publik: Layak Disebut Bangsa Pengecut Jika Takut
-
Rismon Pamer Buku 'Wapres Tak Lulus SMA': Minta Versi Digitalnya Disebarluaskan Gratis!
-
Menteri PPPA Soroti Kasus Gus Elham: Sentuhannya ke Anak Perempuan Bukan Bentuk Kasih Sayang
-
Usai BPKAD, Giliran Dinas Pendidikan Riau Digeledah KPK, Dokumen Apa yang Dicari?
-
Singgung Angka Sakti Presiden, Roy Suryo Minta Prabowo Selamatkan 8 Tersangka Kasus Ijazah Jokowi
-
Warga Sudah Resah dan Gelisah, PKS Minta Pramono Tak Gegabah Normalisasi Kali Krukut
-
Insentif Dapur Makan Bergizi Gratis Rp6 Juta per Hari Bukan Anggaran Baru, Ini Penjelasan BGN
-
Selain Nama Baik, Apa Saja yang Dipulihkan Prabowo Lewat Rehabilitasi Dua Guru di Luwu Utara?
-
DPR Apresiasi Rehabilitasi Guru Luwu Utara, Minta Pemerintah Ganti Biaya Hukum