Suara.com - DPP partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) menemui pimpinan DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2015), untuk menyerahkan surat hasil putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan surat tentang tidak ada perubahan Fraksi Golkar.
Penyerahan surat itu dipimpin langsung oleh Sekjen Golkar versi Bali, Idrus Marham dan diterima oleh Ketua DPR Setya Novanto yang didampingi oleh Fadli Zon.
Sementara Idrus Marham didampingi oleh Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin dan Sekretarisnya Bambang Soesatyo.
"Selain menyerahkan surat putusan sela PTUN yang meminta penundaan pelaksanaan SK Menkumham, kami juga serahkan surat bahwa tidak ada pergantian susunan personalia dan AKD (alat kelengkapan dewan) di Fraksi Golkar," kata Idrus.
Idrus menuturkan, sesuai SK DPP partai Golkar 362/2014, 16 Oktober 2014, Fraksi Gokar dipimpin oleh Ade Komarudin sebagai ketua, Bambang Susatyo sebagai Sekretaris dan Bendahara Robert Kardinal.
Dengan surat ini, katanya, diharapkan dapat menjadi dasar penyelesaian masalah fraksi Golkar DPR.
Dia menambahkan, hasil putusan sela PTUN mengabulkan penundaan pelaksanaan keputusan Menkum ham berdasarkan yang diajukan penggugat.
"Dalam putusan PTUN memerintahkan pada tergugat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan pejabat, termasuk dalam hal ini penerbitan SK TUN mengenai kepengurusan hasil Munas Ancol sampai ada keputusan tetap atau ada ketetapan lain yang mencabut," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri