Konflik berkepanjangan yang melanda Partai Golkar berimbas pada persiapan partai berlambang pohon beringin dalam menghadapi Pilkada serentak, Desember mendatang. Sejumlah kader Partai Golkar yang berstatus kepala daerah dan pengurus di 11 kabupaten di Sulawesi Selatan ramai-ramai mendaftar di partai lain agar bisa mencalonkan diri.
"Saya sudah mendaftar di PAN dan semoga bisa menjadi pertimbangan untuk diberikan rekomendasi," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Barru, Andi Anwar Aksa ketika dihubungi melalui telepon genggamnya, Minggu (5/4/2015).
Anwar Aksa yang juga Wakil Bupati Barru itu mengatakan, dirinya mendaftar di partai politik lainnya karena beberapa pertimbangan seperti konflik yang berkepanjangan di tingkat pusat. Bukan cuma itu, keputusannya mendaftar di parpol lainnya semata-mata ingin mengajak berkoalisi agar persentase kemenangan akan lebih terbuka dengan berkoalisi.
Dia menjelaskan, dirinya mendaftar di partai lain karena tidak ingin kehilangan momentum dalam pemilihan tahun ini, setelah konflik di internal Partai Golkar semakin meruncing bahkan tidak kunjung reda. Tapi dia tak hanya mendaftar di PAN, tapi juga PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Langkah ini diambil, karena partai politik telah membuka penjaringan. Sementara Golkar belum jelas. Sembari menunggu partainya membuka pendaftaran, Andi Anwar mempersiapkan starategi lain.
"Saya harus persiapkan strategi sejak dini. Jangan sampai kami tidak dipakai setelah partai berpolemik. Makanya, saya mendaftar di berbagai partai," kata dia.
Andi Anwar Aksa berharap, konflik berkepanjangan yang terjadi itu segera berakhir. Sebab dampaknya bagi kader yang akan maju di pemilihan kepala daerah. Kader, ujarnya, bingung mendaftar ke pihak yang mana.
Hal serupa diungkap Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid, yang mengaku mendaftar ke lima partai yakni PDIP, PAN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Pembangunan.
"Lima partai ini belum tentu semuanya akan mengusung saya. Makanya saya serahkan saja sepenuhnya kepada mereka," ujar Syamsuddin.
Sebelumnya, Ketua DPD I Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mempersilahkan kadernya untuk melakukan sosialisasi kendati konflik Golkar masih berlanjut. Syahrul memastikan Golkar tetap ikut dalam Pilkada.
"Tidak perlu khawatir, mau mengendarai partai Golkar ataukah berkoalisi dengan partai politik lain tidak masalah. Terpenting kader Golkar harus ikut. Tidak boleh tidak," jelasnya.
Diketahui ada 11 kabupaten se Sulsel yang menggelar pemilihan secara serentak tahun ini. Yaitu Kabupaten Gowa, Maros, Bulukumba, Selayar, Pangkep, Barru, Soppeng, Luwu Timur, Luwu Utara, Tana Toraja, dan Toraja Utara. Dari sebelas daerah tersebut, sembilan daerah dikuasai Partai Golkar, kendati berkoalisi dengan partai lain.
Kesembilan daerah dimaksud yakni Kabupaten Gowa, Selayar, Bulukumba, Pangkep, Barru, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Toraja Utara. Sisanya dimiliki partai politik dari PAN untuk kabupaten Maros dan Soppeng untuk Partai Gerindra berbagi dengan Demokrat. (Antara)
Berita Terkait
-
Agar Masyarakat Lebih Peduli, Doli Golkar Kini Usul Pilpres-Pileg Juga Dipisah
-
MK Diskualifikasi Paslon pada Pilbup Mahakam Ulu karena Buat Kontrak Politik dengan Ketua RT
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Serentak, Tjhai Chui Mie: Sangat Membanggakan Bagi Kami Semua
-
Kemendagri Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih Lagi Besok di Monas, Persiapan Rinci Gladi Bersih Pelantikan
-
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024: Khofifah-Emil Puncaki Perolehan Suara Pilkada Serentak
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
Terkini
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik
-
Meski Kepala Daerah Ditahan, Kemendagri Tegaskan Pemerintahan Pati dan Madiun Tetap Berjalan
-
KPK Tegaskan Tak Ada Uang Mengalir ke Partai Gerindra dari Dugaan Pemerasan Bupati Sudewo
-
Eks Ketua Komnas HAM Hafid Abas Tekankan Praduga Tak Bersalah untuk Rektor UNM Prof Karta Jayadi
-
Tangkal Paparan Konten Radikal, Komisi E DPRD DKI Setuju Aturan Sita HP Selama Jam Belajar
-
Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Vendor Laptop dalam Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek
-
Penampakan Uang Rp2,6 Miliar dalam Karung dari OTT KPK Bupati Pati Sudewo
-
Gusti Purbaya Temui Dasco di DPR, Konflik Keraton Solo Sempat Disinggung
-
Kejagung Geledah Dua Tempat Penukaran Uang Asing Terkait Dugaan Korupsi Ekspor Pome