Suara.com - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (7/4/2015), tidak membacakan surat Presiden Joko Widodo tentang calon Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Rapat tertinggi parlemen itu hanya mendengarkan hasil pemeriksaan semester II oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Menanggapi tidak dibacakan pencalonan Badrodin Haiti di paripurna itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan itu karena pencalonan Badrodin telah bahas di tingkat Badan Musyawarah DPR.
"Karena memang waktu di bamus yang saya pimpin, kami sudah ketuk (sepakati) bahwa masalah Kapolri ini diserahkan kepada Komisi III," ujarnya.
Dengan demikian, kata Fadli, surat pencalonan kapolri tidak perlu dibacakan lagi. Saat ini, prosesnya ada di Komisi Hukum dewan.
"Tidak perlu lagi ada pemberitahuan dalam paripurna. Kan sudah berjalan dan sekarang bolanya ada di Komisi III, jadi sudah saya teken juga hasil rapat Bamus," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo turun tangan menemui DPR dalam rapat konsultasi membahas pengajuan calon orang nomor satu di korps Bhayangkara tersebut. Dan DPR memutuskan, proses selanjutnya diserahkan ke Komisi III untuk segera dilakukan fit and proper test.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
Terkini
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!