Suara.com - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh menyayangkan kebijakan pemerintah yang tidak menjadikan Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah.
M Nuh mengatakan, dengan biaya sebesar Rp600 miliar, sangat disayangkan jika UN hanya digunakan sebagai pemetaan saja. Padahal menurutnya, pemetaan bisa dilakukan dengan melakukan survei.
Selain tidak lagi dijadikan syarat kelulusan, UN juga tidak lagi dijadikan sebagai syarat seleksi ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Penyebabnya antara lain adalah karena UN kali ini digelar pada 2 Mei mendatang, sedangkan penerimaan mahasiswa baru di PTN sudah berlangsung sejak Maret lalu.
"Apabila UN tidak lagi bisa digunakan sebagai seleksi ke perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan telah melanggar PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan," ujar M Nuh di Surabaya, Selasa (7/4/2015).
M Nuh menjelaskan, kebijakan terbaru pemerintah soal UN ini akan berakibat pada sikap siswa yang menyepelekan UN. Hal ini menurutnya berbeda ketika siswa menghadapi UN di era dirinya masih menjabat sebagai Mendikbud. [Yovie Wicaksono]
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi
-
Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini
-
Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris
-
Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG
-
Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan