Suara.com - Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta Maman Firmansyah mendorong hasil temuan panitia angket dilanjutkan menjadi hak menyatakan pendapat terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Ini soal pertanggungjawaban ke publik. Kalau nggak jelas ujung pangkalnya, mau dikemanain muka dewan?" kata Maman di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2015).
Maman mengatakan bila itu tidak dilakukan, sia-sia perjuangan panitia angket selama ini. Panitia angket telah menyatakan Ahok melanggar UU dan etika dalam proses pengiriman dokumen APBD 2015 ke Kemendagri. Apalagi, hasil penyelidikan terhadap kebijakan Ahok itu sudah disampaikan ke pimpinan dewan.
"Buat apa capek-capek ramai saling tuding? Mendingan rangkul-rangkulan (dengan Ahok) di belakang saja (kalau tak melanjutkan hak angket ke HMP)," kata Maman.
Maman menekankan penggunaan hak menyatakan pendapat bukan berarti ujungnya untuk melengserkan Ahok dari kursi gubernur.
"HMP kan bukan berarti pemakzulan, misal peringatan keras, minta maaf. Namanya kan hubungan timbal balik ada yang pernah tersinggung ya minta maaf," ujarnya.
Lebih jauh, Maman mengaku masih kecewa dengan sikap Ahok yang menurutnya semena-mena terhadap DPRD. Maman mendukung upaya pemberantasan korupsi, tapi caranya harus tetap yang baik.
"Niat yang baik saja tidak cukup. Harus ditempuh dengan cara-cara yang baik. Berantas korupsi ya ngikuti aturannya, jangan semau-maunya," katanya.
Di salah satu kesempatan, Ahok menantang DPRD untuk meneruskan hasil panitia angket menjadi hak menyatakan pendapat.
"Kalau sudah melanggar undang-undang kenapa nggak diterusin jadi hak menyatakan pendapat (HMP)," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (6/4/2015) malam.
Ahok menilai sikap para anggota dewan ini terkesan mengulur-ulur waktu.
"Bawa ke MA saja sudahlah. Hak menyatakan pendapat tanggung nggak dimaju-majuin tunggu seminggu tunggu lagi. Aduh lama banget. Kayak main sinetron saja panjang episodenya. Media juga jangan terlalu banyak liput deh kesenangan episode-episodenya," kata Ahok.
"Kenapa nggak diterusin sekalian tadi? Ngapain (cuma) mau-mau saja (HMP), takut banget sama gua. Tadi sekalian harusnya. Hak menyatakan pendapat kasih ke MA biar kelihatan ada yang salah," Ahok menambahkan.
Berita Terkait
-
Ahok: Orang yang Tak Merokok Punya Hak untuk Tidak Mengisap Asap
-
Dihujat Karena Sebut Bir Tidak Berbahaya, Ini Reaksi Ahok
-
Ahok: Bukan Nantang, Tapi Mengajari DPRD Biar Mengerti Konstitusi
-
Bela Ahok, Fraksi Nasdem Serang Panitia Angket DPRD
-
Ahok Sebut Bir Tak Akibatkan Kematian, Okky: Statement Tak Cerdas
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
-
BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
-
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM