Sejumlah prajurit TNI AU berjaga di dekat badan pesawat tempur F16 yang terbakar di ujung landasan pacu Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (16/4). (Antara)
Pesawat F-16 Fighting Falcon Block 52ID nomor registrasi TT-1643 gagal terbang dan terbakar di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (16/4/2015) pagi. Pesawat yang dipiloti oleh Letkol Pnb Firman Dwi Cahyono MA itu merupakan hibah dari Amerika Serikat.
Menanggapi insiden tersebut, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyebut kondisi pesawat F-16 saat ini memang tidak layak pakai.
"Pesawat itu adalah pengadaan yang baru, itu dulu kami tolak mati-matian," kata Hasanuddin di DPR, Jakarta, Kamis (16/4/2015).
Pengadaan pesawat F-16, kata Hasanuddin, terjadi pada mata anggaran 2010-2011 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami dulu menolak mati-matian karena sesungguhnya dalam renstra itu mau beli enam buah pesawat full (equip) seharga 650 juta (dollar) US, baru. Itu tercanggih. Tapi kepala staf tiba-tiba berganti dan kebijakan berganti juga dan tidak setuju membeli yang baru dengan alasan hanya dapat sedikit, dan memilih membeli yang bekas dan dapat 24," katanya.
Penolakan ini, lantaran ada beberapa aspek yang perlu dilihat. Hasanuddin menerangkan, pesawat bekas yang dibeli ini merupakan pesawat-pesawat yang sudah grounded di Gurun Arizona. Bahkan, pesawat yang dibeli ini adalah kanibalan. Lalu, pesawat ini merupakan pesawat patroli dalam negeri dan bukan pesawat tempur.
"Tapi ini sudah atas persetujuan Menteri Pertahanan dan Presiden. Dan kami menyesal kenapa beli yang bekas," kata dia.
Yang disesalkan DPR lagi, kata dia, angka pembelian pesawat juga berubah. Awalnya, 650 juta dollar AS untuk pembelian 24 pesawat bekas, namun ternyata naik menjadi 800 juta dollar AS.
"Kita tidak tahu itu, ini kan rekanannya," ujar dia.
Pesawat-pesawat yang dibeli juga dianggap bermasalah karena pada upacara 5 Oktober 2014, empat pesawat yang dipamerkan ternyata tidak bisa digunakan.
"Dari empat pesawat, dua itu crack atau retak, tidak bisa dipakai," kata Hasanuddin.
Karenanya, dia berharap 24 pesawat ini diinvestigasi lagi. Sebab, kata Hasanuddin, pesawat bekas seperti itu dapat membahayakan para pilot.
"Saran saya 24 pesawat itu harus dicek ulang dan investigasi. Jadi, mari kita evaluasi, jangan lagi beli perlengkapan yang di-direct oleh rekanan. Rekanan kan pendekatannya untung, kan kasihan perwira kita. Itu senjata-senjata yang sudah rongsok, diperbaiki kemudian dijual ke kita," ujarnya.
Menanggapi insiden tersebut, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyebut kondisi pesawat F-16 saat ini memang tidak layak pakai.
"Pesawat itu adalah pengadaan yang baru, itu dulu kami tolak mati-matian," kata Hasanuddin di DPR, Jakarta, Kamis (16/4/2015).
Pengadaan pesawat F-16, kata Hasanuddin, terjadi pada mata anggaran 2010-2011 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami dulu menolak mati-matian karena sesungguhnya dalam renstra itu mau beli enam buah pesawat full (equip) seharga 650 juta (dollar) US, baru. Itu tercanggih. Tapi kepala staf tiba-tiba berganti dan kebijakan berganti juga dan tidak setuju membeli yang baru dengan alasan hanya dapat sedikit, dan memilih membeli yang bekas dan dapat 24," katanya.
Penolakan ini, lantaran ada beberapa aspek yang perlu dilihat. Hasanuddin menerangkan, pesawat bekas yang dibeli ini merupakan pesawat-pesawat yang sudah grounded di Gurun Arizona. Bahkan, pesawat yang dibeli ini adalah kanibalan. Lalu, pesawat ini merupakan pesawat patroli dalam negeri dan bukan pesawat tempur.
"Tapi ini sudah atas persetujuan Menteri Pertahanan dan Presiden. Dan kami menyesal kenapa beli yang bekas," kata dia.
Yang disesalkan DPR lagi, kata dia, angka pembelian pesawat juga berubah. Awalnya, 650 juta dollar AS untuk pembelian 24 pesawat bekas, namun ternyata naik menjadi 800 juta dollar AS.
"Kita tidak tahu itu, ini kan rekanannya," ujar dia.
Pesawat-pesawat yang dibeli juga dianggap bermasalah karena pada upacara 5 Oktober 2014, empat pesawat yang dipamerkan ternyata tidak bisa digunakan.
"Dari empat pesawat, dua itu crack atau retak, tidak bisa dipakai," kata Hasanuddin.
Karenanya, dia berharap 24 pesawat ini diinvestigasi lagi. Sebab, kata Hasanuddin, pesawat bekas seperti itu dapat membahayakan para pilot.
"Saran saya 24 pesawat itu harus dicek ulang dan investigasi. Jadi, mari kita evaluasi, jangan lagi beli perlengkapan yang di-direct oleh rekanan. Rekanan kan pendekatannya untung, kan kasihan perwira kita. Itu senjata-senjata yang sudah rongsok, diperbaiki kemudian dijual ke kita," ujarnya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Sabu 1,04 Kg Gagal Edar di Kemayoran, Polda Metro Tangkap Sosok Perempuan Ini di Pinggir Jalan!
-
7 Fakta OTT KPK di Bea Cukai, Bos PT Blueray Jadi Buronan KPK!
-
7 Fakta Kasus Suap Restitusi Pajak KPP Banjarmasin yang Menjerat Mulyono
-
Kunjungi Istana, PM Albanese Diajak Prabowo Investasi Tambang Garap Nikel Hingga Emas
-
Langit Jabodetabek Mendung Pekat, BMKG Rilis Peringatan Hujan Lebat Siang Ini
-
Pramono Anung Minta Pembongkaran Tiang Monorel di Rasuna Said Dipercepat: Lima Tiang Sehari!
-
Seruan Dasco di HUT ke-18 Partai Gerindra: Misi Kita 'Wong Cilik Iso Gemuyu'
-
Barang KW Masuk Indonesia Gegara Kasus Suap Bea Cukai, KPK Sebut Bisa Rugikan Ekonomi Nasional
-
KPK Ungkap Ada Kode pada Amplop Berisi Uang yang Akan Dibagikan pada Kasus Bea Cukai
-
Prabowo Ajak PM Australia Anthony Albanese Hadiri Ocean Impact Summit di Bali