Sejumlah prajurit TNI AU berjaga di dekat badan pesawat tempur F16 yang terbakar di ujung landasan pacu Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (16/4). (Antara)
Pesawat F-16 Fighting Falcon Block 52ID nomor registrasi TT-1643 gagal terbang dan terbakar di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (16/4/2015) pagi. Pesawat yang dipiloti oleh Letkol Pnb Firman Dwi Cahyono MA itu merupakan hibah dari Amerika Serikat.
Menanggapi insiden tersebut, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyebut kondisi pesawat F-16 saat ini memang tidak layak pakai.
"Pesawat itu adalah pengadaan yang baru, itu dulu kami tolak mati-matian," kata Hasanuddin di DPR, Jakarta, Kamis (16/4/2015).
Pengadaan pesawat F-16, kata Hasanuddin, terjadi pada mata anggaran 2010-2011 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami dulu menolak mati-matian karena sesungguhnya dalam renstra itu mau beli enam buah pesawat full (equip) seharga 650 juta (dollar) US, baru. Itu tercanggih. Tapi kepala staf tiba-tiba berganti dan kebijakan berganti juga dan tidak setuju membeli yang baru dengan alasan hanya dapat sedikit, dan memilih membeli yang bekas dan dapat 24," katanya.
Penolakan ini, lantaran ada beberapa aspek yang perlu dilihat. Hasanuddin menerangkan, pesawat bekas yang dibeli ini merupakan pesawat-pesawat yang sudah grounded di Gurun Arizona. Bahkan, pesawat yang dibeli ini adalah kanibalan. Lalu, pesawat ini merupakan pesawat patroli dalam negeri dan bukan pesawat tempur.
"Tapi ini sudah atas persetujuan Menteri Pertahanan dan Presiden. Dan kami menyesal kenapa beli yang bekas," kata dia.
Yang disesalkan DPR lagi, kata dia, angka pembelian pesawat juga berubah. Awalnya, 650 juta dollar AS untuk pembelian 24 pesawat bekas, namun ternyata naik menjadi 800 juta dollar AS.
"Kita tidak tahu itu, ini kan rekanannya," ujar dia.
Pesawat-pesawat yang dibeli juga dianggap bermasalah karena pada upacara 5 Oktober 2014, empat pesawat yang dipamerkan ternyata tidak bisa digunakan.
"Dari empat pesawat, dua itu crack atau retak, tidak bisa dipakai," kata Hasanuddin.
Karenanya, dia berharap 24 pesawat ini diinvestigasi lagi. Sebab, kata Hasanuddin, pesawat bekas seperti itu dapat membahayakan para pilot.
"Saran saya 24 pesawat itu harus dicek ulang dan investigasi. Jadi, mari kita evaluasi, jangan lagi beli perlengkapan yang di-direct oleh rekanan. Rekanan kan pendekatannya untung, kan kasihan perwira kita. Itu senjata-senjata yang sudah rongsok, diperbaiki kemudian dijual ke kita," ujarnya.
Menanggapi insiden tersebut, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyebut kondisi pesawat F-16 saat ini memang tidak layak pakai.
"Pesawat itu adalah pengadaan yang baru, itu dulu kami tolak mati-matian," kata Hasanuddin di DPR, Jakarta, Kamis (16/4/2015).
Pengadaan pesawat F-16, kata Hasanuddin, terjadi pada mata anggaran 2010-2011 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami dulu menolak mati-matian karena sesungguhnya dalam renstra itu mau beli enam buah pesawat full (equip) seharga 650 juta (dollar) US, baru. Itu tercanggih. Tapi kepala staf tiba-tiba berganti dan kebijakan berganti juga dan tidak setuju membeli yang baru dengan alasan hanya dapat sedikit, dan memilih membeli yang bekas dan dapat 24," katanya.
Penolakan ini, lantaran ada beberapa aspek yang perlu dilihat. Hasanuddin menerangkan, pesawat bekas yang dibeli ini merupakan pesawat-pesawat yang sudah grounded di Gurun Arizona. Bahkan, pesawat yang dibeli ini adalah kanibalan. Lalu, pesawat ini merupakan pesawat patroli dalam negeri dan bukan pesawat tempur.
"Tapi ini sudah atas persetujuan Menteri Pertahanan dan Presiden. Dan kami menyesal kenapa beli yang bekas," kata dia.
Yang disesalkan DPR lagi, kata dia, angka pembelian pesawat juga berubah. Awalnya, 650 juta dollar AS untuk pembelian 24 pesawat bekas, namun ternyata naik menjadi 800 juta dollar AS.
"Kita tidak tahu itu, ini kan rekanannya," ujar dia.
Pesawat-pesawat yang dibeli juga dianggap bermasalah karena pada upacara 5 Oktober 2014, empat pesawat yang dipamerkan ternyata tidak bisa digunakan.
"Dari empat pesawat, dua itu crack atau retak, tidak bisa dipakai," kata Hasanuddin.
Karenanya, dia berharap 24 pesawat ini diinvestigasi lagi. Sebab, kata Hasanuddin, pesawat bekas seperti itu dapat membahayakan para pilot.
"Saran saya 24 pesawat itu harus dicek ulang dan investigasi. Jadi, mari kita evaluasi, jangan lagi beli perlengkapan yang di-direct oleh rekanan. Rekanan kan pendekatannya untung, kan kasihan perwira kita. Itu senjata-senjata yang sudah rongsok, diperbaiki kemudian dijual ke kita," ujarnya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK
-
Clara Shinta Ogah Damai dengan Mantan Suami, Proses Hukum Jalan Terus
-
Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit
-
Bukan Copet, Transjakarta Ungkap Fakta Penumpang Ngamuk di Koridor 5 yang Viral
-
DPR Ungkap Dana Transfer Daerah 2027 Disunat Rp300 Triliun, Gaji PPPK Terancam Macet
-
Sejarah Baru! Rakyat Bisa Pilih Sendiri Logo HUT ke-81 RI, Prabowo Siapkan Hadiah Undangan ke Istana
-
Kemensos Gandeng TNI, 1.000 Taruna Akmil Siap Bina Siswa Sekolah Rakyat
-
LPSK Siap Lindungi Korban Lain Taufik Hidayat: Jangan Takut, Segera Lapor!
-
Terpilih dari 600 Pendaftar, 9 Siswa Indonesia Lanjut Kuliah ke Jepang dengan Beasiswa Penuh
-
Ada Upaya 'Jurang Pemisah' Prabowo-Gibran? Gerindra Buka Suara Soal Isu Suap BEM UBK