Pelantikan Kapolri
Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan, DPR telah mengalah dengan menyetujui pencalonan Badrodin Haiti dan menyegerakan pengisian jabatan kepala Polri.
"Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika saya kira menjadi alasan utama bagi DPR untuk memuluskan langkah Badrodin Haiti menjadi kapolri," kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Jumat (17/4/2015).
Said mengatakan, Konferensi Asia Afrika merupakan hajatan besar yang memerlukan pengamanan maksimum. Bila muncul masalah keamanan, sedangkan posisi kapolri masih kosong, tentu DPR bisa turut dipersalahkan.
Padahal, kata Said, DPR bisa saja menunda memberikan persetujuan kepada Badrodin karena Presiden Joko Widodo belum pernah secara eksplisit mencabut dan membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri.
"Presiden belum menempuh prosedur hukum kenegaraan yang benar dalam membatalkan pencalonan Budi Gunawan. Namun, DPR mengedepankan kepentingan yang lebih besar untuk menyegerakan pengisian jabatan kapolri ," tuturnya.
Komjen Polisi Badrodin Haiti menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai kapolri oleh Komisi III DPR pada Kamis (16/4/2015). Setelah menguji, Komisi III secara aklamasi menyetujui Badrodin sebagai calon Kapolri.
Pada hari yang sama, rapat paripurna DPR juga secara aklamasi menyetujui Badrodin untuk menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
Jumat pagi, Presiden Joko Widodo melantik Badrodin Haiti menjadi Kapolri dan pangkatnya naik dari komjen polisi berbintang tiga menjadi jenderal polisi dengan bintang empat.
Pelantikan Badrodin dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, sejumlah Anggota DPR, pimpinan KPK dan pejabat negara lain. (Antara)
"Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika saya kira menjadi alasan utama bagi DPR untuk memuluskan langkah Badrodin Haiti menjadi kapolri," kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Jumat (17/4/2015).
Said mengatakan, Konferensi Asia Afrika merupakan hajatan besar yang memerlukan pengamanan maksimum. Bila muncul masalah keamanan, sedangkan posisi kapolri masih kosong, tentu DPR bisa turut dipersalahkan.
Padahal, kata Said, DPR bisa saja menunda memberikan persetujuan kepada Badrodin karena Presiden Joko Widodo belum pernah secara eksplisit mencabut dan membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri.
"Presiden belum menempuh prosedur hukum kenegaraan yang benar dalam membatalkan pencalonan Budi Gunawan. Namun, DPR mengedepankan kepentingan yang lebih besar untuk menyegerakan pengisian jabatan kapolri ," tuturnya.
Komjen Polisi Badrodin Haiti menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai kapolri oleh Komisi III DPR pada Kamis (16/4/2015). Setelah menguji, Komisi III secara aklamasi menyetujui Badrodin sebagai calon Kapolri.
Pada hari yang sama, rapat paripurna DPR juga secara aklamasi menyetujui Badrodin untuk menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
Jumat pagi, Presiden Joko Widodo melantik Badrodin Haiti menjadi Kapolri dan pangkatnya naik dari komjen polisi berbintang tiga menjadi jenderal polisi dengan bintang empat.
Pelantikan Badrodin dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, sejumlah Anggota DPR, pimpinan KPK dan pejabat negara lain. (Antara)
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh