Pelantikan Kapolri
Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan, DPR telah mengalah dengan menyetujui pencalonan Badrodin Haiti dan menyegerakan pengisian jabatan kepala Polri.
"Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika saya kira menjadi alasan utama bagi DPR untuk memuluskan langkah Badrodin Haiti menjadi kapolri," kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Jumat (17/4/2015).
Said mengatakan, Konferensi Asia Afrika merupakan hajatan besar yang memerlukan pengamanan maksimum. Bila muncul masalah keamanan, sedangkan posisi kapolri masih kosong, tentu DPR bisa turut dipersalahkan.
Padahal, kata Said, DPR bisa saja menunda memberikan persetujuan kepada Badrodin karena Presiden Joko Widodo belum pernah secara eksplisit mencabut dan membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri.
"Presiden belum menempuh prosedur hukum kenegaraan yang benar dalam membatalkan pencalonan Budi Gunawan. Namun, DPR mengedepankan kepentingan yang lebih besar untuk menyegerakan pengisian jabatan kapolri ," tuturnya.
Komjen Polisi Badrodin Haiti menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai kapolri oleh Komisi III DPR pada Kamis (16/4/2015). Setelah menguji, Komisi III secara aklamasi menyetujui Badrodin sebagai calon Kapolri.
Pada hari yang sama, rapat paripurna DPR juga secara aklamasi menyetujui Badrodin untuk menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
Jumat pagi, Presiden Joko Widodo melantik Badrodin Haiti menjadi Kapolri dan pangkatnya naik dari komjen polisi berbintang tiga menjadi jenderal polisi dengan bintang empat.
Pelantikan Badrodin dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, sejumlah Anggota DPR, pimpinan KPK dan pejabat negara lain. (Antara)
"Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika saya kira menjadi alasan utama bagi DPR untuk memuluskan langkah Badrodin Haiti menjadi kapolri," kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Jumat (17/4/2015).
Said mengatakan, Konferensi Asia Afrika merupakan hajatan besar yang memerlukan pengamanan maksimum. Bila muncul masalah keamanan, sedangkan posisi kapolri masih kosong, tentu DPR bisa turut dipersalahkan.
Padahal, kata Said, DPR bisa saja menunda memberikan persetujuan kepada Badrodin karena Presiden Joko Widodo belum pernah secara eksplisit mencabut dan membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri.
"Presiden belum menempuh prosedur hukum kenegaraan yang benar dalam membatalkan pencalonan Budi Gunawan. Namun, DPR mengedepankan kepentingan yang lebih besar untuk menyegerakan pengisian jabatan kapolri ," tuturnya.
Komjen Polisi Badrodin Haiti menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai kapolri oleh Komisi III DPR pada Kamis (16/4/2015). Setelah menguji, Komisi III secara aklamasi menyetujui Badrodin sebagai calon Kapolri.
Pada hari yang sama, rapat paripurna DPR juga secara aklamasi menyetujui Badrodin untuk menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
Jumat pagi, Presiden Joko Widodo melantik Badrodin Haiti menjadi Kapolri dan pangkatnya naik dari komjen polisi berbintang tiga menjadi jenderal polisi dengan bintang empat.
Pelantikan Badrodin dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, sejumlah Anggota DPR, pimpinan KPK dan pejabat negara lain. (Antara)
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
-
5 HP RAM 8 GB untuk Multitasking Lancar Harga Rp1 Jutaan Terbaik Februari 2026
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
Terkini
-
6 Fakta Kasus Kekerasan Mahasiswa UNISA Yogyakarta, Pelaku Diduga Anak Kades Bima
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Kejagung Bakal Pelajari Laporan Terkait Genosida Israel Terhadap Warga Palestina
-
Roy Suryo Ungkap Banyak Broker di Kasus Ijazah Jokowi, Ada Uang Haram di Balik Tawaran Damai?
-
Cacahan Uang di TPS Liar Bekasi Dipastikan Asli, Polisi: Cetakan Lama Bank Indonesia
-
Masyarakat Sipil Desak Kejaksaan Agung Mengusut Genosida di Palestina Lewat Yuridiksi Universal
-
Sejumlah Masyarakat Sipil Laporkan Kejahatan Genosida Israel ke Kejaksaan Agung
-
Kapolda Metro ke Anggota: Jangan Sakiti Hati Masyarakat, Satu Kesalahan Bisa Hapus Seluruh Prestasi!
-
Thomas Djiwandono Geser ke BI, Benarkah Juda Agung Jadi Wamenkeu Baru Pilihan Prabowo?
-
Usut Kasus Korupsi Rumah Jabatan, KPK Periksa Sekjen DPR Indra Iskandar Hari Ini