Suara.com - Organda memilih opsi hanya bahwa armada Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway hanya beroperasi sampai di halte-halte perbatasan daerah. Dengan kata lain, tidak lagi melayani penumpang di setiap halte Transjakarta seperti selama ini.
Menanggapi opsi tersebut, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan itu pilihan operator APBT.
"Itu memang pilihan mereka (hanya sampai perbatasan). Makanya saya bilang ketika anda belum punya bus, dia pasti ngerjain kita," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2015).
Menurut Ahok opsi pertama yang ditawarkan pemerintah kepada oprator APTB sesungguhnya baik dan menguntungkan. Yakni, APTB boleh masuk jalur Transjakarta seperti selama ini, tapi mereka mesti menerima penumpang operan dari Transjakarta tanpa dikenakan tarif lagi. Artinya, sistem pengelolaan APTB harus mengikuti aturan yang diterapkan Transjakarta, yakni pembayaran per kilometer.
"Sebenarnya yang kami tawarkan cukup baik, Anda boleh masuk, tapi kalau penumpang antar halte, sekarang kan Transjakarta di dalam, masa orang yang mau manfaatin kamu antar halte harus disuruh bayar Rp6 ribu-Rp7 ribu? Nggak pantas, kan," kata Ahok.
"Orang sudah masuk ke loket Trans Jakarta bayar Rp 3.500, sekarang kalau kamu mau numpang lewat di kami drop orang anda atau mau ambil penumpang ya silakan. Tapi untuk antar halte harusnya jangan bayar dong. Itu pilihan pertama kita tawarkan. Kedua, kalau kamu nggak mau angkutin penumpang antar halte Transjakarta ya sudah nggak usah masuk," Ahok menambahkan.
Karena operator APBT sudah memilih opsi kedua, yakni hanya melayani sampai perbatasan, warga diharapkan bersabar dulu karena pemerintah akan mencari solusi.
"Dia pikir orang akan teriak kan bus Transjakarta nggak cukup nih. Biarin saja Juni paling datang busnya," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO