Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap tidak ada kegaduhan politik dalam penyelenggaraan Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya. Kegaduhan politik yang ditimbulkan akan merembet pada persoalan ekonomi.
Sebelumnya, kegaduhan politik timbul akibat dualisme kepengurusan pascaKongres Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jokowi mengatakan, pada saat ini pemerintahan harus berjalan efektif tanpa harus mengesampingkan prinsip cek and balance. Pemerintah tetap harus memberikan ruang kritik kepada masyarakat dan memerlukan solidaritas masyarakat.
"Rukun membuat kita sejahtera, bertengkar membuat kita berantakan," ujar Jokowi dalam sambutannya di hadapan utusan Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya, Selasa (12/5/2015).
Jokowi juga meyakini pelaksanaan Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya ini memiliki tujuan nasional yang besar, terutama untuk kesejahteraan rakyat. Mantan walikota Solo itu mengatakan, saat ini rakyat sedang menunggu apa yang dihasilkan dari Kongres IV Partai Demokrat ini.
Menurutnya, tugas para pemimpin partai politik adalah bagaimana bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, mandiri dan berdikari di atas kaki sendiri. Untuk itu ia mengimbau partai politik agar tidak sibuk dengan dirinya sendiri, dan berkutat pada arena perdebatan kekuasaan.
"Partai politik jangan sibuk dengan diri sendiri tanpa memperhatikan amanah rakyat. Tugas partai politik tidak berjalan apabila berkutat pada arena perebutan kekuasaan," kata Jokowi dalam pidato sambutannya.
Jokowi mengatakan partai politik dapat menjadi tiang negeri apabila partai politik tumbuh menjadi institusi solid, kokoh terpercaya dan bisa dipercaya.
"Itu tantangan partai politik di era reformasi. Partai politik harus mampu mengembalikan marwah dan martabat partai politik yang dipercaya masyarakat," kata dia.
Jokowi berharap partai bisa menjadi teladan rakyat, menjadi rumah dialog serta rujukan dalam menyelesaikan konflik dan aspirasi bagi setiap profesi di masyarakat.
Kehadiran Jokowi di Kongres IV Partai Demokrat ini sempat simpang siur. Kepastian kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta ini baru diketahui pada 14.00 Wib tadi. Setibanya di Surabaya, Jokowi langsung menuju Hotel Shangrilla, tempat digelarnya Kongres IV Partai Demokrat. (Yovie Wicaksono)
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
-
Wali Kota di Jepang Mengundurkan Diri Usai Skandal Ijazah Palsu, Dibandingkan dengan Indonesia
-
Pengamat Ungkap "Jokowi Belum Selesai": Masih akan Pengaruhi Peta Politik Nasional
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO