Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa pihaknya menganggap polemik mengenai tudingan "partai biru" di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah berakhir.
Ia menegaskan bahwa pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai seorang negarawan yang baik sudah cukup untuk menyudahi persoalan tersebut.
"Kami sudah anggap selesai ya. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa Pak SBY adalah negarawan yang baik, tidak pernah terlibat dalam urusan persoalan banyak pihak yang sekarang membicarakan tentang ijazahnya Pak Jokowi," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Pernyataan ini merespons spekulasi yang berkembang setelah muncul istilah "partai biru" yang diarahkan kepada Partai Demokrat sebagai pihak yang dituding berada di balik isu ijazah palsu Jokowi.
Herman menegaskan, bahwa dengan adanya klarifikasi dari Presiden Jokowi, persoalan tersebut sudah selesai bagi Partai Demokrat.
Ia juga menyatakan bahwa proses hukum atau kelanjutan lain dari isu tersebut berada di luar urusan partainya.
"Saya kira, ya, menurut saya sudah selesai. Dengan pernyataan Pak Jokowi sudah selesai, dan tentu proses lainnya di luar daripada urusan kami. Di luar daripada urusan kami," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menegaskan, bahwa partainya sama sekali tak ada urusannya dengan isu ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi. Ia menolak kalau Demokrat disebut dalang di balik isu tersebut.
"Kemarin secara resmi demokrat memberikan tanggapan, karena jadi liar isunya, yang seolah-olah partai biru, yang mendalangi ini. Kami tegaskan enggak ada urusan kami dengan kasus ijasa palsu ini, apalagi dikait-kaitkan agenda politik dibalik ini. Ini fitnah besar ini, ini kami tolak," kata Hinca di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Baca Juga: CEK FAKTA: Fraksi Demokrat DPR Disebut Buka Loker
Ia mengatakan, tak ada sama sekali kader Demokrat terlibat terkait isu tersebut.
Kalau misalnya pakar IT, Roy Suryo masih kader Demokrat, Hinca menegaskan kalau yang bersangkutan sudah bukan bagian dari Demokrat.
"Saudara Roy Suryo yang pernah di demokrat, saya pastikan masa saya sekjen partai demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota partai demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya," katanya.
"Jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Mungkin orang menarik-narik, karena ada Roy Suryo pernah punya pengalaman bersama kami, saya tegaskan sekali lagi, saya sekian partai demokrat waktu itu. Dan memastikan di era saya, Roy Suryo bukan lagi anggota partai Demokrat," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, jika apa yang dilakukan Roy Suryo tanggung jawab pribadinya.
"Itu tanggung jawab pribadi dia. Partai demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
PDIP Pilih Jadi Penyeimbang, Bikin Demokrat Nostalgia: Kami Pernah 9 Tahun
-
Blak-blakan Selamat Ginting: Era Jokowi Diwarnai Pembegalan Partai Politik, Demokrasi dalam Bahaya!
-
CEK FAKTA: Fraksi Demokrat DPR Disebut Buka Loker
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
-
Bikin Demokrat Meradang, Siapa 'Orang Besar' di Balik Isu Ijazah Palsu yang Dituding Jokowi?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!