Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa pihaknya menganggap polemik mengenai tudingan "partai biru" di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah berakhir.
Ia menegaskan bahwa pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai seorang negarawan yang baik sudah cukup untuk menyudahi persoalan tersebut.
"Kami sudah anggap selesai ya. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa Pak SBY adalah negarawan yang baik, tidak pernah terlibat dalam urusan persoalan banyak pihak yang sekarang membicarakan tentang ijazahnya Pak Jokowi," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Pernyataan ini merespons spekulasi yang berkembang setelah muncul istilah "partai biru" yang diarahkan kepada Partai Demokrat sebagai pihak yang dituding berada di balik isu ijazah palsu Jokowi.
Herman menegaskan, bahwa dengan adanya klarifikasi dari Presiden Jokowi, persoalan tersebut sudah selesai bagi Partai Demokrat.
Ia juga menyatakan bahwa proses hukum atau kelanjutan lain dari isu tersebut berada di luar urusan partainya.
"Saya kira, ya, menurut saya sudah selesai. Dengan pernyataan Pak Jokowi sudah selesai, dan tentu proses lainnya di luar daripada urusan kami. Di luar daripada urusan kami," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menegaskan, bahwa partainya sama sekali tak ada urusannya dengan isu ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi. Ia menolak kalau Demokrat disebut dalang di balik isu tersebut.
"Kemarin secara resmi demokrat memberikan tanggapan, karena jadi liar isunya, yang seolah-olah partai biru, yang mendalangi ini. Kami tegaskan enggak ada urusan kami dengan kasus ijasa palsu ini, apalagi dikait-kaitkan agenda politik dibalik ini. Ini fitnah besar ini, ini kami tolak," kata Hinca di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Baca Juga: CEK FAKTA: Fraksi Demokrat DPR Disebut Buka Loker
Ia mengatakan, tak ada sama sekali kader Demokrat terlibat terkait isu tersebut.
Kalau misalnya pakar IT, Roy Suryo masih kader Demokrat, Hinca menegaskan kalau yang bersangkutan sudah bukan bagian dari Demokrat.
"Saudara Roy Suryo yang pernah di demokrat, saya pastikan masa saya sekjen partai demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota partai demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya," katanya.
"Jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Mungkin orang menarik-narik, karena ada Roy Suryo pernah punya pengalaman bersama kami, saya tegaskan sekali lagi, saya sekian partai demokrat waktu itu. Dan memastikan di era saya, Roy Suryo bukan lagi anggota partai Demokrat," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, jika apa yang dilakukan Roy Suryo tanggung jawab pribadinya.
"Itu tanggung jawab pribadi dia. Partai demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
PDIP Pilih Jadi Penyeimbang, Bikin Demokrat Nostalgia: Kami Pernah 9 Tahun
-
Blak-blakan Selamat Ginting: Era Jokowi Diwarnai Pembegalan Partai Politik, Demokrasi dalam Bahaya!
-
CEK FAKTA: Fraksi Demokrat DPR Disebut Buka Loker
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
-
Bikin Demokrat Meradang, Siapa 'Orang Besar' di Balik Isu Ijazah Palsu yang Dituding Jokowi?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi