Suara.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah secara rutin melakukan pengawasan di lapangan sebagai antisipasi terhadap peredaran beras plastik.
"Seluruh Pemda harus bergerak cepat dalam mengawasi peredaran beras plastik dan harus dilakukan secara rutin," kata Anggota Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Sabtu (23/5/2015).
Mengusut peredaran beras plastik, lanjut dia, tak harus di pedagang yang berada di wilayah - wilayah, melainkan harus melakukan penelusuran hingga ke pusatnya. Sebab, beras plastik tersebut diedarkan dengan memasukan ke beras impor dan lokal.
"Kalau memang ada beras impor yang menyimpang aturan, pemerintah harus tegas memberikan sanksi," kata Tulus.
Tak hanya itu saja, pelaku yang memasukkan beras plastik ke beras lokal maka harus diberikan sanksi secara pidana.
Pengawasan melalui cara sidak ke pedagang beras pun, tak hanya sekali saja tetapi rutin dengan menempatkan petugas jaga.
Begitu juga dengan imbauan kepada warga agar lebih hati-hati dan waspada tanpa harus membuat keresahan.
"Warga harus diajarkan mengenai membedakan mengenai beras plastik. Jadi, pengawasan dilakukan secara menyeluruh," ujarnya.
Sudadi, Kabid Perdagangan Disperindagkop Pemkot Tangerang, mengatakan, pihaknya bersama Disperindag Banten telah melakukan sidak ke sejumlah toko beras.
Hingga saat ini belum ditemukan adanya beras plastik di daerah setempat. Walau demikian, pemerintah tetap memberikan imbauan kepada warga.
Disperindagkop Kota Tangerang pun telah memberikan imbauan kepada lima pemasok beras yang masuk dalam kategori besar agar mengecek beras yang masuk.
Jangan sampai, nantinya beras plastik masuk Kota Tangerang karena pengawasan dari pemasok sangat lemah.
"Ada lima titik pemasok beras di Kota Tangerang yang kami minta waspada masuknya beras plastik dari pengiriman luar daerah," tegasnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta
-
Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa