Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly siap mencabut memori banding yang sudah diajukannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam sengketa pengurus Partai Golkar. Tapi, katanya, hal itu baru bisa dilakukan kalau kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie berdamai.
"Memori banding sudah kita masukan. Kalau sudah islah pasti kita cabut itu (banding)," kata Yasonna di gedung Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/5/2015).
Oleh karena itu, menteri dari PDI Perjuangan berharap kedua kubu yang berseteru segera islah, mengingat yang rugi Golkar sendiri, apalagi sekarang waktunya persiapan mengikuti pilkada serentak ang akan diselenggarakan 9 Desember 2015.
"Makanya kita dorong untuk islah. Makanya yang terbaik itu adalah saya berharap kenegarawanan dari dua kelompok duduk bersama. Sekenarionya tidak banding," kata Yasonna.
"Dan kalau sudah sepakati untuk islah, maka bisa ikut pendaftaran untuk pilkada dan setelahnya langsung munas (musyawarah nasional). Namun, sekarang untuk pilkada teken dulu oleh menteri hukum, itu terserah baru bulan delapan (Agustus) baru munas. Itukan solusi. Kalau mau mereka gue (saya) teken malem ini juga," kata Yasonna.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar
-
DTKJ Usul Tarif Langganan Transjakarta Rp 200 Ribu per Bulan, Ada Diskon 20 Persen
-
Catatan Kritis DPR Soal Rencana Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat
-
Dukung Liga Akar Rumput, Kadispora DKI Intruksikan Sudin Fasilitasi Talenta Sepak Bola Jalanan
-
Anak Disabilitas Psikososial Alami Hambatan di Sekolah, Apa yang Salah?
-
Dugaan Intimidasi Dokter Icha Dilakukan 3-4 Orang, Hasil Investigasi Diserahkan ke Polisi