Suara.com - PPP mengapresiasi adanya keinginan islah dari Partai Golkar. Sebab, PPP sendiri sulit untuk melakukan islah.
Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PPP di DPR, Hazrul Azwar. Menurut dia, Golkar yang nasionalis bisa islah, sedangkan PPP yang notabene partai berbasis Islam, malah sulit untuk bersatu.
"Saya menaruh apresiasi kepada Golkar yang nasionalis, dengan kesadaran intelektul petingginya, mampu untuk islah, sementara PPP yang berlandaskan agama Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, menciptakan kader ahlaqul kharimah belum ada tanda-tanda gencatan senjata," kata Hazrul di DPR, Jakarta, Selasa (26/5/2015).
Mestinya, sambung Hasrul, partai yang berideologi agama lebih mudah untuk islah. Namun sayangnya, hal itu tak kunjung terjadi di PPP.
"Dalam Islam tidak dibenarkan memelihara konflik yang merugikan. Konflik dan beda pendapat itu ada dalam ajaran Islam, tapi tidak merugikan dan bisa diselesikan dengan cepat. Saya berharap tumbuh kesadaran kedua pihak (kubu Romi dan Djan Farid) untuk islah, minimal menyongsong Pilkada ini," katanya.
Dia melihat, kesempatan islah bagi PPP sudah menemui jalan buntu. Malah, dia pesimis partai berlambang kakbah itu menyelesaikan dualismenya.
"Jangankan islah, gencatan senjata saja tidak," kata dia.
Dia khawatir, dengan tidak kunjung islah ini, PPP tidak punya kesempatan untuk ikut Pilkada serentak Desember 2015 nanti. Sebab, tidak ada payung hukum bagi partai yang berkonflik untuk bisa mengikuti Pilkada serentak Desember nanti.
"Karena, undang-undang melegitimasi (partai) yang legal, yang legal itu cuma satu. Kalau begini, dampak besar PPP dan sebagai partai tertua akan mengalami kesulitan untuk konsolidasi dan bangkit kembali meraih kemenangan di 2019," ujarnya.
Untuk diketahui, KPU melalui peraturan KPU (PKPU) mengatakan, partai yang masih berkonflik hingga masa penutupan pendaftaran calon kepala daerah 28 Juli mendatang, tidak dapat mengikuti Pilkada. PPP dan Golkar pun terancam tidak bisa ikut pilkada. Sementara itu partai Golkar, agar bisa mengikuti Pilkada tengah merencanakan islah.
Berita Terkait
-
Jabbar Idris Buka Muswil PPP Sulbar, Konsolidasi Partai Didorong Menuju Pemilu 2029
-
Sentil Wilayah Lain, Ketua PPP Sulsel: Yang Minta Muktamar Cepat Harus Konsisten Segera Muswil!
-
Menakar Masa Depan PPP Pasca Dualisme
-
Konsolidasi PPP: Mardiono dan Din Syamsuddin Bahas Kebangkitan Politik Islam untuk Persiapan 2029
-
Perti Dukung Penuh Kebangkitan PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba