Suara.com - Fraksi PKS di DPR menantang mucikari artis berinisial RA untuk melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan bila memang benar ada anggota dewan yang menggunakan jasanya
"Agar tak disebut menghancurkan DPR, sebut siapa anggota yang jadi klien agar ditindaklanjuti oleh MKD," kata anggota Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, di Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Hidayat mengingatkan mucikari artis jangan hanya mengeluarkan informasi yang tidak bisa dibuktikan.
"Jangan umbar info yang gantung. Karena jadi character assassination pada DPR atau lembaga apapun. Jika dia punya data dan ingin koreksi maka serahkan ke MKD. Jika hanya umbar saya takut ini konspirasi menjatuhkan DPR," katanya.
Anggota Komisi VIII menambahkan jika DPR dihancurkan, masyarakat akan apatis terhadap demokrasi. Sikap apatis terhadap demokrasi, katanya, akan berimbas kepada banyak hal, seperti terorisme.
"Saya tak katakan demokrasi kita saat ini baik, tapi bantulah dengan lapor ke MKD," katanya.
Mantan Ketua Fraksi PKS periode 2009-2014 memastikan tidak ada anggota Fraksi PKS yang menggunakan jasa mucikari artis.
"Yang pasti itu bukan saya dan bukan dari partai saya," ujar Hidayat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan
-
KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli
-
3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
-
KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum
-
Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan
-
Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT
-
KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat
-
Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah
-
Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim