Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan akan memberikan sanksi kepada selaku operator bus Transjakarta, PT. Jakarta Mega Trans, apabila tidak mau melakukan kontrak baru dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama setelah supir mereka mogok kerja untuk menuntut peningkatan kesejahteraan.
"Pasti ada sanksi. Kita akan potong duitnya, ada dendanya. Kalau dia berikutnya (gitu lagi) kita nggak mau pakai dia," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/5/2015).
Ahok mengingatkan kepada semua operator bus yang bekerjasama dengan pemerintah tidak mengancam.
"Saya sudah bilang ke semua operator, kalian jangan ngancam DKI karena DKI sekarang dipimpin (orang) yang tidak korupsi. Saya bisa beli semua bus orang duit kita banyak kok. Kalau Kopami-Kopaja Rp500 juta saya bisa beli 1.000 unit Rp1 miliar. Jangankan itu, Rp1 triliun bisa, beli UPS saja Rp1,2 triliun. Jangan ngancam DKI. Kalau anda ngancam DKI, kita makan bisnis anda," kata Ahok.
Terkait dengan aksi mogok kerja awak Transjakarta koridor 5 dan 7 untuk menuntut peningkatan kesejahteraan pada Rabu (3/6/2015), Ahok mengatakan permasalahan tersebut sudah selesai ditangani.
"Hari ini sudah mulai masuk lagi. Sudah beres. Kontrak baru harus naik. Kita lagi lelang," kata Ahok.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan