Suara.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Nawardi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai makanan-makanan yang kedaluwarsa dan berbahaya untuk dikonsumsi menjelang bulan suci Ramadhan 2015.
"Makanan kedaluwarsa kadang terlepas dari pantauan kita. Jika tidak waspada maka sangat berbahaya untuk dikonsumsi," ujar senator asal Madura, Jawa Timur itu kepada wartawan di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, kekhawatiran terhadap makanan berbahaya disinyalir akan beredar, seiring meningkatnya permintaan.
"Makanan kedaluwarsa ini banyak beredar di daerah jauh dari sentral produksi dan distribusi serta sulitnya akses transportasi," kata Wakil Ketua komite II DPD RI tersebut.
Mengantisipasinya, eks legislator DPRD Jatim itu tidak akan berhenti berkoordinasi dan aktif berkomunikasi dengan pemerintah untuk mengawasi peredaran makanan.
Senator asal Madura, Jawa Timur itu mengatakan pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat antara Komite II DPD RI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait makanan kedaluwarsa.
"Minuman ringan, makanan ringan, biskuit, mi instan, kopi, susu UHT dan susu bubuk menjadi jenis makanan yang paling banyak ditemukan kedaluwarsa," katanya.
Karena itu, lanjut dia, BPOM diminta memperluas area pengawasan dan berharap ada penambahan di jumlah tenaga pengawas pangan.
"Yang terpenting juga koordinasi lintas sektoral. Jika nantinya ditemukan, minimal kami mengirim rekomendasi ke pemerintah, sekaligus meminta tanggapan," ucapnya.
Komite II DPD RI juga merekomendasikan agar ditingkatkan pengawasan terhadap produk pangan yang rusak.
"Ini adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakatnya," tukas eks politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Sementara itu, terkait sumber pangan di Indonesia juga menjadi perhatian serius DPD RI karena produksi pangan Nasional dihadapkan dengan berbagai kendala besar.
Kendala itu, kata dia, di antaranya menurunnya permukaan air tanah, laju peningkatan produksi yang mulai stagnan, perubahan iklim yang mengacaukan pola budi daya serta meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman. (Antara)
Berita Terkait
-
Berapa Hari Lagi Bulan Puasa Ramadhan 2026? Mari Hitung Mundur
-
Pengalaman Pahit Laras Faizati di Rutan Bareskrim, Pilih Berdoa Ketimbang Minum Obat Kedaluwarsa
-
Pangan Ilegal dan Ancaman Kesehatan Jelang Nataru, Apa yang Harus Kita Ketahui?
-
BPOM Ingatkan Risiko Pangan Bermasalah, Ini Tips Aman Memilih Hampers Natal
-
BPOM Ungkap Peredaran Pangan Ilegal dan Kedaluwarsa Jelang Nataru, Nilainya Capai Rp 42 Miliar
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi