Suara.com - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan nama calon Panglima TNI pada akhir Juni nanti agar bisa diproses sebelum DPR reses.
"Kita lihat proses fit and proper sampai paripurna itu butuh waktu satu minggu, maka paling tidak akhir Juni sudah harus masuk (namanya)," kata Mahfudz di DPR, Jakarta, Senin (8/6/2015).
Dia menambahkan, nama calon Panglima TNI itu perlu juga untuk diserahkan kepada Komnas HAM atau KPK untuk mengetahui rekam jejaknya.
"Kita ingin saat ini pergantian panglima ini tidak diwarnai dengan kegaduhan," terangnya.
Soal bergiliran salah satu matra untuk menjadi Panglima TNI, menurut Mahfudz, hal ini adalah sebuah spirit yang memang seharusnya dilaksanakan agar menghilangkan dominasi satu angkatan dengan angkatan lain.
"Di era Gus Dur memulai tradisi rotasi, ternyata sukses. dalam melakukan rotasi artinya tidak ada gejolak masalah terkait dengan rotasi. Jadi spiritnya begitu (digilir)," kata dia.
Seperti diberitakan, Panglima TNI Moeldoko sesuai aturan akan resmi pensiun sejak 1 Agustus 2015.
Presiden Jokowi sendiri mengaku tengah mempertimbangkan nama-nama calon yang dterimanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion