Menkopolhukam: KSAD Ditunjuk Jadi Panglima TNI Tak Bikin Gesekan

Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Tedjo Edhy Purdijatno memastikan tidak akan ada gesekan antar matra atas penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko yang akan pensiun Agustus 2015.

"Ini enggak akan menyebabkan gesekan. Apapun yang diputuskan oleh pimpinannya pasti akan loyal," kata Tedjo di DPR, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Seperti diketahui, sejak zaman Presiden Abdurrahman Wahid, Panglima TNI dijabat secara bergiliran: TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Kalau mengikuti tradisi ini, seharusnya yang menggantikan Moeldoko berasal dari AU.

Menurut Tedjo giliran antarmatra untuk jabatan Panglima TNI tidak wajib.

"Kalau harus bergiliran. Ubah undang-undangnya. Itu saja," kata Tedjo.

Menurut Tedjo, Gatot merupakan sosok yang ideal memimpin TNI. Secara angkatan, menurut Tedjo, Gatot juga mumpuni karena saat ini dia sudah senior.

"Dia kan lulusan (Akmil) 82, yang dua lainnya 83," ujar Tedjo.

Tedjo menambahkan matra dari AD juga bisa mendukung program Presiden Jokowi yang ingin membentuk poros Maritim.

"Seorang Panglima AD enggak hanya memikirkan darat, tapi semua dipikirkan, jadi bisa saja bervisi maritim. Siapa tahu dia juga punya wawasan maritim jadi bisa ukur," katanya.