Suara.com - Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (16/6/2015) waktu setempat mengumumkan Pemerintah Persatuan yang dibentuk pada Juni tahun lalu, akan mundur dalam 24 jam ke depan.
Xinhua dengan mengutip sumber yang tak ingin disebutkan jatidirinya, melaporkan Abbas mengatakan dalam satu pertemuan Dewan Revolusioner Partai Fatah yang diselenggarakan di Ramallah bahwa ia akan menunjuk Perdana Menteri Rami Hamdallah agar membentuk pemerintah baru.
Abbas tidak menjelaskan mengapa ia memutuskan untuk melucuti pemerintah persatuan saat ini.
"Sejauh ini Gerakan HAMAS belum memberi kami jawaban yang berkaitan dengan pemberian izin pemerintah itu melaksanakan operasi di (Jalur) Gaza," ujar sumber itu
Abbas mengatakan ia berencana mengajukan dokumen Pemerintah Persatuan ke pertemuan mendatang Komite Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) agar mengambil keputusan yang layak berkaitan dengan nasib pemerintah tersebut.
Amind Maqbool, Sekretaris Jenderal Dewan Revolusional Faksi Fatah, mengatakan kepada Xinhua pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Abbas itu membahas pembentukan pemerintah baru.
Namun, juru bicara Pemerintah Persatuan Ihab Bseiso membantah Pemerintah Persatuan sudah mundur.
"Perdana Menteri Hamdallah akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Abbas di Ramallah pada Rabu, pukul 13.00, dan membahas kemungkinan perombakan, atau pengunduran diri, pemerintah," kata Bseiso di dalam satu pernyataan.
Ia menambahkan beberapa bulan lalu, Hamdallah menyerukan perluasan Pemerintah Persatuan dan perombakannya guna memungkinkannya melaksanakan komitmennya, terutama setelah berakhirnya agresi militer Israel pada musim panas ke Jalur Gaza.
Salah El-Bardaweel, seorang pemimpin senior HAMAS, mengatakan kepada wartawan di Jalur Gaza keputusan Abbas "adalah kehancuran perujukan internal dan pelanggaran terhadap kesepakatan dan konsensus nasional".
Zeyad Zaza, mantan menteri ekonomi dalam pemerintah pimpinan HAMAS, memberitahu wartawan pemerintah konsensus saat ini "mengalami kegagalan besar". Ia menyerukan pembentukan pemerintah baru.
Sementara itu, Mufeed Al-Hassayna, Menteri Perumahan dan Pekerjaan Umum, mengatakan kepada wartawan pengunduran diri Pemerintah Persatuan telah dibahas cukup lama dan itu adalah skenario yang disepakati.
Pemerintah Persatuan Palestina diambil sumpahnya di hadapan Abbas pada Juni tahun lalu di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, setelah kesepakatan dicapai antara HAMAS dan PLO mengenai pembentukan Pemerintah Persatuan --yang terdiri atas tokoh teknokrat-- guna mengakhiri perpisahan internal Palestina. (Antara)
Berita Terkait
-
5 Potret Miss Palestina dengan Gaun Bergambar Al-Aqsa, Bikin Dunia Terpukau
-
Suara Lantang Pep Guardiola Dukung Palestina: Dunia Jangan Tutup Mata
-
Profil Melanie Shiraz, Miss Israel 2025 yang Jadi Sorotan karena Tatapan ke Miss Palestina
-
Terinspirasi Puisi Penyair Palestina, JILF 2025 Angkat Tema Homeland in Our Bodies
-
Miss Israel Bantah Menatap Sinis ke Miss Palestina, Anggap Netizen Lebay
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional