Suara.com - Pengacara mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan hari ini, Dahlan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung terkait gagasan pengadaan mobil listrik.
"Hari ini Pak Dahlan diperiksa, tetapi statusnya dalam kasus ini saksi saja, dan beliau menerangkan berbagai hal terkait gagasan mobil listrik itu yang sering dibahas dalam rapat kabinet," kata Yusril di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2015).
Yusril menambahkan awal pengadaan mobil listrik juga karena dorongan (mantan) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono , dimana di berbagai kesempatan pidato SBY sering menyampaikannya dengan tujuan mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak.
"Itu beberapa kali diucapkan dalam pidato Presiden bahwa kita berencana mengembangkan mobil listrik untuk mengatasi kesulitan kita dalam pengadaan BBM," katanya.
Selain itu, kata Yusril, pengadaan mobil listrik juga didorong oleh keinginan untuk menampilkan hasil karya Indonesia di event Asia Pacifik Economic Cooperation. Sebagai Menteri BUMN ketika itu, Dahlan menjadi pihak yang paling bertanggungjawab untuk mengurus proyek, katanya.
"Jadi Pak Dahlan sebagai Menteri BUMN pada saat itu diserahi tugas untuk menyiapkan mobil listrik itu, oleh karena ini memang bukan merupakan program yang dianggarkan pembiayaannya dalam APBN, maka dicarikan bagaimana caranya bisa mengadakan itu," kata Yusril.
Mobil listrik menjadi kasus setelah 16 mobil yang dipesan tidak dapat digunakan. Lalu, mobil dihibahkan kepada Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, dan Universitas Riau, meski tanpa kerjasama.
Ikhwal pengusutan kasus ini saat Dahlan menjabat Menteri BUMN tahun 2013 menugaskan sponsor pengadaan mobil listrik untuk mendukung kegiatan operasional Konferensi APEC tahun 2013 di Bali. Disinyalir terjadi penyimpangan dalam pengadaannya.
Tiga BUMN yang mengucurkan duit Rp32 miliar ialah PT. BRI (Persero) Tbk, PT. PGN, dan PT. Pertamina (Persero).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru