Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Abraham Samad diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang, Rabu (24/6/2015). Dia diperiksa sejak pukul 10.30 Wib hingga keluar jam 15.45 Wib.
Usai menjalani pemeriksaan, Samad mengaku mendapat perlakuan yang baik oleh penyidik.
"Terima kasih kepada Polri, pemeriksaannya berlangsung sangat manusiawi dan profesional. Saya diberikan waktu salat dan rehat. Saya mengapresiasi teman-teman penyidik," kata Samad.
Samad menyatakan sebetulnya perkara dugaan penyalahgunaan wewenang yang disangkakan Bareskrim sudah ada surat permohonan dari pimpinan KPK agar dihentikan. Meski begitu, sebagai warga negara, ia tetap memenuhi panggilan penyidik dan menghargai proses hukum.
"Sebenarnya sudah ada surat dari pimpinan KPK, bahwa kasus saya dihentikan. Tapi saya menghargai Polri, saya memenuhi panggilan. Alhamdulillah keputusan saya tepat, karena setelah dilakukan pemanggilan (pemeriksaan), ternyata semua tidak ada permasalahan," ujarnya.
Terkait informasi Samad pernah bertemu Joko Widodo di Bandara Adisucipto, Jawa Tengah, Abraham mengakuinya. Tapi, kata dia, itu pertemuan terbuka.
"Waktu itu pertemuan terbuka, ada wartawan juga, bukan tertutup. Jadi tidak ada masalah," katanya.
Samad mengatakan pimpinan KPK telah menyatakan bahwa pertemuannya dengan elite PDI Perjuangan dan Jokowi ketika Pilpres 2014 itu hanya pelanggaran etik.
"Pimpinan KPK bilang ini ranah etik, ada suratnya. Hanya tiba-tiba polisi memanggil," katanya.
Perkara Samad sudah masuk tahap penyidikan, Bareskrim sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik apartemen The Capital Residence, tempat pertemuan Samad dengan petinggi PDI Perjuangan jelang Pilpres 2014.
Dalam kasus ini, Samad dilaporkan Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia M. Yusuf Sahide, Kamis (22/1/2015), ke Bareskrim.
Laporan berdasarkan pemberitaan di media massa dan opini di Kompasiana berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad."
Dalam artikel menyebutkan Abraham pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi partai PDI Perjuangan dan membahas beberapa isu, termasuk tawaran bantuan penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung korupsi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan