Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Abraham Samad diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang, Rabu (24/6/2015). Dia diperiksa sejak pukul 10.30 Wib hingga keluar jam 15.45 Wib.
Usai menjalani pemeriksaan, Samad mengaku mendapat perlakuan yang baik oleh penyidik.
"Terima kasih kepada Polri, pemeriksaannya berlangsung sangat manusiawi dan profesional. Saya diberikan waktu salat dan rehat. Saya mengapresiasi teman-teman penyidik," kata Samad.
Samad menyatakan sebetulnya perkara dugaan penyalahgunaan wewenang yang disangkakan Bareskrim sudah ada surat permohonan dari pimpinan KPK agar dihentikan. Meski begitu, sebagai warga negara, ia tetap memenuhi panggilan penyidik dan menghargai proses hukum.
"Sebenarnya sudah ada surat dari pimpinan KPK, bahwa kasus saya dihentikan. Tapi saya menghargai Polri, saya memenuhi panggilan. Alhamdulillah keputusan saya tepat, karena setelah dilakukan pemanggilan (pemeriksaan), ternyata semua tidak ada permasalahan," ujarnya.
Terkait informasi Samad pernah bertemu Joko Widodo di Bandara Adisucipto, Jawa Tengah, Abraham mengakuinya. Tapi, kata dia, itu pertemuan terbuka.
"Waktu itu pertemuan terbuka, ada wartawan juga, bukan tertutup. Jadi tidak ada masalah," katanya.
Samad mengatakan pimpinan KPK telah menyatakan bahwa pertemuannya dengan elite PDI Perjuangan dan Jokowi ketika Pilpres 2014 itu hanya pelanggaran etik.
"Pimpinan KPK bilang ini ranah etik, ada suratnya. Hanya tiba-tiba polisi memanggil," katanya.
Perkara Samad sudah masuk tahap penyidikan, Bareskrim sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik apartemen The Capital Residence, tempat pertemuan Samad dengan petinggi PDI Perjuangan jelang Pilpres 2014.
Dalam kasus ini, Samad dilaporkan Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia M. Yusuf Sahide, Kamis (22/1/2015), ke Bareskrim.
Laporan berdasarkan pemberitaan di media massa dan opini di Kompasiana berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad."
Dalam artikel menyebutkan Abraham pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi partai PDI Perjuangan dan membahas beberapa isu, termasuk tawaran bantuan penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung korupsi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
Terkini
-
Tunjangan Guru Naik, Komisi X DPR Beri Jempol Tapi Kasih Catatan Penting Ini
-
Gak Pakai Ribet! Di Jakarta Fair 2026 Bisa Belanja Sambil Bayar Pajak Kendaraan
-
Viral TNI Ikut Hadang Massa Mahasiswa saat Demo di Bundaran HI, Kapuspen: Atas Permintaan Polri
-
Bukan untuk Perang, Kenapa Komcad-TNI Dikerahkan Saat Demo Mahasiswa? Ini Kritik Tajam Koalisi Sipil
-
Hari Pertama BTN JAKIM 2026 Meriah, Ribuan Pelari Padati Kawasan GBK
-
Di Balik Narasi 'BBM Non-Subsidi': Mengapa Rakyat Kecil Tetap Tercekik Kenaikan Harga Pertamax?
-
Sidang Blueray Cargo, Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp21 Miliar ke Djaka Budi Utama
-
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian
-
'Tak Ada Penangkapan!' Kapolres Jaksel Bantah Tudingan Represif di Aksi Mahasiswa GMNI Pancoran
-
Gangguan Akses CCTV Publik Saat Aksi Unjuk Rasa di Sudirman Bukan dari Sistem Pemprov DKI