Suara.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menilai 12 ribu tenaga pendamping desa yang mulai hari ini, Kamis (2/7/2015), disebar sebenarnya jumlah masih kurang mengingat jumlah desa di Indonesia mencapai tujuh puluhan ribu.
Belum lagi tenaga yang ada saat ini merupakan perpanjangan masa kerja dari tenaga pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang sebelumnya sudah dinyatakan berakhir.
"Iya, yang 12 ribu ini merupakan tenaga eks PNPM, jumlahnya segitu dulu, karena memang sudah mepet," kata Marwan di gedung Makarti Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan.
Fungsi mereka ialah untuk memberikan akselerasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa setelah menerima dana desa dari pemerintah.
Marwan mengatakan pada tahun 2016, pemerintah akan merekrut 46 ribu tenaga pendamping desa lagi.
Ia berharap pada tahun 2018, jumlah pendamping dengan jumlah desa seimbang atau satu tenaga pendamping menangani satu desa.
"Pada tahun 2018, rencananya kita merekrut 70 ribu tenaga sehingga satu desa satu pendamping," katanya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sudah meresmikan program dana untuk desa. Setiap desa mendapatkan bantuan Rp1 miliar.
Dana tersebut bisa cair secara bertahap. Sampai hari ini tinggal desa-desa di 14 kabupaten yang belum menerima aliran dana karena sejumlah masalah. Marwan berharap minggu ini semua desa di Tanah Air sudah beres.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian