Suara.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan saat ini tinggal 14 kabupaten yang belum mendapatkan dana desa.
Penyaluran dana ke 14 kabupaten terhambat, antara lain karena alasan letak secara geografis dan daerah tersebut belum siap menerima bantuan dari pemerintah.
"Tinggal 14 kabupaten saja yang dana desanya belum dikucurkan, sementara sebagian besarnya sudah selesai, dan kebanyakan itu di Papua dan Papua Barat," kata Marwan di Balai Makarti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2015).
Marwan optimistis dalam seminggu ke depan bisa menyalurkan semua bantuan yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Ini lumayan cepat, karena itu saya intruksikan, agar mempercepat langkah-langkah untuk menyalurkan dana desa ke kabupaten-kabupaten yang belum disalurkan dana desanya. Tinggal 14 dari 5 ratusan, sedikitlah, minggu ini optimis sudah selesai," katanya.
Untuk mendukung penyaluran dan pengelolaan dana desa, Marwan meminta tenaga pendamping untuk mendesak kepala daerah penerima. Tenaga pendamping resmi ada 12 ribu orang.
"Setelah diterima di kabupaten, saya minta kepada pendamping untuk mendesak para kepala daerah untuk segera mungkin disalurkan kepada desa-desa, karena ada sebagian yang sudah disalurkan tapi yang lain belum," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian