Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah mempunyai cadangan beras nasional untuk mengatasi dampak kekeringan yang menyebabkan warga di beberapa daerah kesulitan pangan.
"Kalau ada kekurangan, pemerintah punya cadangan beras yang bisa langsung diberikan," kata JK di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (12/7/2015).
Cadangan beras nasional untuk tingkat kabupaten dapat dikeluarkan oleh bupati hingga 50 ton, di tingkat provinsi, gubernur dapat mengeluarkan hingga 200 ton. Selebinnya jika dibutuhkan lebih dari 200 ton bisa dikeluarkan pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah juga mempunyai program beras bagi warga miskin (raskin) dan bantuan lainnya, sehingga dijamin kelaparan itu tidak akan terjadi.
Terkait kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah di NTT dan dilaporkan hingga menyebabkan kerawanan pangan, bahkan sampai menimbulkan gizi buruk, menurut Wapres, ada salah persepsi.
"Tadi saya dijelaskan oleh Gubernur bahwa sejak dulu ada kekeringan sehingga terjadi penurunan produktivitas. Orang kadang-kadang salah persepsi dari luar, disini makan jagung dikira gizi buruk, padahal Anda tahu semua disini jagung kan biasa," kata JK.
Terkait ada warga yang meninggal dunia dilaporkan karena gizi buruk, menurut Wapres, orang meninggal dunia bisa dikarenakan banyak sebab, misalnya sakit.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Gubernur Bank Iran: Kami Tak Wajib Beli Produk Amerika Setelah Damai
-
Deddy Sitorus soal Dugaan Suap BEM UBK: Orkestrasi Murahan, Pasti Ada Arahan dari Atas
-
Bantah Anggaran Chromebook Rp9,9 Triliun, Nadiem: Tak Sampai 1 Persen APBN di Kemendikbudristek
-
Iran - AS Sepakat Bikin 4 Kelompok Kerja Khusus Bahas Teknis Perdamaian
-
Nadiem Makarim Akui Cemas Saat Jadi Menteri, Rekrut Tim Inti untuk Bantu Birokrasi
-
Di Sidang Korupsi Chromebook, Nadiem Ungkap Ada Arahan Langsung Jokowi
-
Heboh Dugaan Suap BEM UBK, Guntur Romli Singgung Modus MBG 'Mahasewa diBayar Gibran'
-
Pramono Pastikan HUT Jakarta ke-499 Berlangsung Meriah, Tapi Tak Berlebihan
-
DPR Desak PLN Lindungi UMKM Terdampak Pemadaman Listrik, Minta Ada Kompensasi Kerugian
-
Desain Kawasan Suburban Dinilai Perparah Emisi, Mengapa?