Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dikhususkan bagi Pekerja Harian Lepas (PHL).
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Ika Lestari Adji, mengaku siap membangun Rusunawa untuk PHL di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
"Prinsipnya kita siap (membangun Rusun untuk PHL). Pak Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama) memang sudah rencanakan pembangunan rusunawa tidak hanya untuk warga berpenghasilan rendah, tetapi juga buat pegawai DKI dan PHL," ujar Ika di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/7/2015).
Ika mengatakan, pembangunan Rusunawa diupayakan dapat dimulai pada tahun 2016 mendatang. Ia juga meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bisa memberikan informasi mengenai lahan aset DKI yang bisa dibangun Rusunawa di atasnya.
"Kita harapkan kepada unsur wilayah dan SKPD terkait untuk informasikan ke kita mengenai aset-aset yang mungkin bisa digunakan untuk rusun. Dan lebih diutamakan di aset DKI yang sudah ada, bila aset milik DKI tidak ada yang bisa dibangun rusun, baru kita akan upayakan membeli lahan," jelas Ika.
Untuk diketahui, usulan tersebut sebelumnya telah dilontarkan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah, yang mengusulkan pekerja harian lepas (PHL) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan rumah susun. Diia mengaku prihatin karena masih banyak PHL tidak memiliki rumah tinggal.
Saefullah mengatakan, kebanyakan dari mereka tinggal di kolong jalan layang. Dia ingin agar Pemprov DKI membangun rusun khusus PHL.
"Rumah-rumah untuk PHL kita mesti diurus. Kalau ada dikasih rusun khusus buat mereka. Selama ini masih ada PHL-PHL yang tinggal di kolong flyover," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/7/2015).
Berita Terkait
-
Ungkapan Duka Ahok atas Berpulangnya Eyang Meri: Wariskan Semangat Berani Tegakkan Kebenaran
-
Kesaksian Ahok Ungkap Borok Tata Kelola Pertamina 20132024, Pengamat Desak Kejaksaan Lakukan Ini
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
-
Tak Semua Minyak Dalam Negeri Bisa Diolah, Ahok: Peningkatan Impor Bukan Penyimpangan
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
-
Tensi Tinggi! Jose Mourinho Boikot Konferensi Pers Jelang Real Madrid vs Benfica
-
Gunung Dempo Masih Waspada, Warga Pagaralam Diminta Jangan Abaikan Imbauan Ini
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
Terkini
-
Unik, Aksi Massa di Mapolda DIY Bergerak Organik Tanpa Orasi dan Tuntutan Tertulis
-
Aksi di Mapolda DIY: Massa Kecam Kekerasan Aparat yang Tewaskan Bocah di Maluku
-
Terkuak! Bukan Polisi, Pelaku Penganiaya Pegawai SPBU di Cipinang Ternyata Wiraswasta
-
Rekaman CCTV Ungkap Kronologi Kecelakaan Transjakarta dan Ojol di Gunung Sahari
-
Cak Imin Desak Pekerja Migran Harus Punya Ijazah Minimal SMA, Ternyata Ini Alasannya?
-
Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
-
Ramadan! DPRD Desak Pemprov DKI Tambah Kuota dan Atasi Sengkarut Distribusi Pangan Subsidi
-
Feri Amsari: Penunjukan Adies Kadir Cacat Prosedur, Berpotensi Ganggu Independensi MK
-
Peter Gontha: Reputasi Polri Buah Simalakama Persepsi Publik
-
TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Patuhi UU PDP dalam Kesepakatan Dagang RI-AS