Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta mengkritik sikap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memberikan bantuan dana atau honor kepada anggota Polri dan TNI yang berniat membantu membersihkan Jakarta.
"Sebaiknya kalaupun mau kasih ya masukin ke hibah. Kan ada hibah ke instansi terkait, nah itu lebih baik secara aturan. Saya kasih contoh, misalnya hibah untuk Kodam kan untuk beresin kali Ciliwung, itu kan kali pemerintah pusat dan pemda nggak bisa sentuh. Tapi kalau nggak diberesin kan akan banjir? Maka kita minta bantuan Kodam," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/7/2015).
Taufik juga menanyakan kebijakan Ahok menyusul Pergub Nomor 138 Tahun 2015 pada 3 Maret 2015 tentang honor buat personil TNI atau Polri apabila membantu pemerintah DKI.
Honor itu sebesar Rp250 ribu per hari untuk setiap orang dan uang makan paling banyak Rp38 ribu per hari untuk setiap orang.
"Nah dia kerja dimana? BKO (Bantuan Kendali Operasi) kan ada ketentuannya. Budgetnya berapa? Memang bisa diprediksi demo tiap hari? Saya khawatir kalau dikasih harga jadinya transportasi dan uang makan. Itu menurut saya double budget. Sebaiknya dimasukan ke hibah itu kalau mau," tegas Taufik.
Politisi Partai Gerindra yang kerap bersebarangan dengan Ahok itu mengaku, nantinya anggota Dewan melalui Komisi A akan memanggil pihak eksekutif terkait kebijakan tersebut.
"Jadi nanti akan dimintai keterangannya (eksekutif) karena kasihan kalau sudah dipakai dan keluar lagi uangnya bagaimana?” katanya lagi.
aufik menyarankan, jika pemerintah DKI ingin membantu TNI Polri lebih baik dimasukan ke dana hibah dan langsung diberikan. Bukan memberikan honor kepada setiap personil TNI/ Polri yang membantu DKI.
"Itu bantuan dari pos sosial ya untuk apa? Memang itu untuk sosial? Sosial ya buat warga miskin. Lebih baik masukin ke dana hibah. Saya cenderung relatif tidak setuju (untuk honor harian TNI Polri) karena itu lebih akan melanggar aturan," tegas Taufik.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji