Suara.com - Warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, mengungkapkan mengapa melakukan perlawanan saat rumah mereka akan digusur aparat, Kamis (20/8/2015).
"Katanya mau ada ganti rugi uang, jangankan rumah, kandang ayam juga katanya mau diganti juga kalau ada yang punya," kata Muksin, salah satu warga.
Tapi ternyata, kata Muksin, janji pemerintah tidak sesuai kenyataan, misalnya soal kompensasi rumah susun. Itu sebabnya, mereka pun emosi.
"Katanya gratis, buat ambil kunci rusun aja justru malah harus bayar dulu, mana janjinya yang katanya gratis," kata Muksin.
Muksin mengatakan warga Kampung Pulo memang tidak mempunyai sertifikat rumah, mereka hanya memegang surat girik.
Kendati ditentang keras, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan aparat akan tetap mengeksekusi.
Ketika ditanya apakah Ahok akan menemui warga hari ini untuk negosiasi, Ahok mengatakan, tidak.
"Nggak (ke sana). Kita mau ke sana mau ngapain? Apa yang mau dinegosiasi? Saya sudah negosiasi," kata Ahok di gedung Nyi Ageng Serang, Kuningan, Jakarta Selatan.
Beberapa waktu yang lalu, Ahok mengatakan Pemerintah DKI Jakarta dan warga Kampung Pulo telah mencapai titik temu saat bertemu perwakilan warga RW 1 dan 3 pada Selasa (4/8/2015). Ketika itu, warga didampingi Komunitas Ciliwung Merdeka.
"Saya minta surat kamu nggak ada. Saya sudah terima surat dari (Komunitas Ciliwung Merdeka) segala macem disebut jual beli bangunan di atas lahan negara. Bagaimana cara kita mau ganti rugi? IMB salah aja kita bongkar kok," kata Ahok.
"Makanya saya tawarkan kalauada tanah kalian, saya kasih 1,5 kali (ganti rugi dari harga beli awal), kalau nggak ya tinggal di rusun tujuh turunan bisa tinggal. Nggak bayar sewa, hanya bayar perawatan kok Rp5-10 ribu sehari. Kamu juga nggak perlu ngecat perbaikan pintu pipa, itu semua kami yang kerjainn. 80 persen kami subsidi," Ahok menambahkan.
Mantan Bupati Belitung Timur itu tidak mau lagi mendengarkan alasan warga Kampung Pulo yang kemudian menolak untuk pindah ke rusun Rusunawa Jatinegara Barat.
"Jadi mau gimana lagi. (Ada warga yang) bilang 40 tahun tinggal di sini, ya sudah kamu syukuri lah 40 tahun bisa tinggal di sana tanpa izin. Semuanya nggak ada yang punya surat, kita udah cek," kata Ahok (Nur Habibie)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram