Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menerangkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan sesuai prosedur upaya penggusuran di Kampung Pulo.
Hal itu menanggapi pernyataan anak Presiden Suharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Suharto dalam akun twitternya yang mengkritik proses penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kampung Pulo.
Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan upaya dialog dengan warga Kampung Pulo. Dialog itu dipelopori Joko Widodo (Jokowi) saat Ahok menjadi wakilnya.
"Ini proses udah kami lakukan sejak 2013. Jadi 2013 sudah ada negosiasi, dialog dengan Pak Jokowi pada waktu itu Kampung Pulo mengatakan boleh asalkan tinggalnya tidak jauh dari sana," kata Ahok, usai acara Lebaran Betawi, Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (23/8/2015).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menyediakan lahan Kantor Sudin Pekerjaan Umum Tata Air, yang penting lokasinya tidak jauh dari Kampung Pulo.
Ahok juga menyayangkan, adanya oknum RT/RW yang sengaja menjual tanah di pinggir sungai untuk menjadi tempat tinggal dan mereklamasi Kali dengan menggunakan tumpukan sampah. Sehingga, faktor inilah yang membuat penyempitan di Kali Ciliwung.
"Itu Ciliwung jadi sempit kenapa, karena mereka reklamasi dengan mengunakan sampah-sampah," ujarnya.
Sebelumnya, Tommy Suharto mencuit lewat akun twitternya @Tommy_Soeharto1, mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Ahok adalah pemimpin Jakarta bukan tukang gusur masyarakat Ibu Kota.
"Ingat DKI itu milik Rakyat bukan milik pemerintah. Pemerintah DKI ada karena Rakyat yang memilih orang2 yang akan duduk di kursi pemerintahan'
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta