Suara.com - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri didesak segera membuka identitas calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada publik. Bila Bareksrim terus menutupi identitas, dikhawatirkan akan menggangu kredibilitas pada calon pimpinan KPK.
Demikian dikatakan pengamat politik Populi Center, Nico Harjanto dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2015).
"Ini menjadi tanggung jawab polisi untuk membukanya kepada publik agar tidak mengganggu krebilitas capim KPK," kata Nico.
"Itu tugas polisi, karena ada yang ditetapkam sebagai tersangka, maka harus dibuka kepada publik, jangan sampai ini hanya sebuah fitnah kepada para capim KPK," dia melanjutkan.
Beberapa waktu lalu, Bareskrim menyatakan bahwa ada calon pimpinan KPK yang memiliki rekor buruk. Bahkan, salah satunya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Hanya saja, hingga kini, Bareskrim masih belum buka suara soal hal tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!