Suara.com - Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mulai hari ini, Senin (7/9/2015), mengambil alih parkir di lantai dasar Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Kasatpel Sarana Prasarana UP Peparkiran Dishub Provinsi DKI Jakarta Siswanto Adi menerangkan, penataan parkir dilakukan berdasarkan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menghindari praktik pungutan liar (pungli).
"Sehingga ketidakjelasan pungutan itu masuk ke mana. Kadis Perhubungan dan Pemropov perintahkan UP Perpakiran ambil alih pengelolaan parkir di DPRD," jelas Siswanto di halaman Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).
Siswanto menerangkan, sosialisasi akan dilakukan satu minggu ke depan dan tidak akan dikenakan biaya. Namun apabila masa sosialisasi habis maka pengunjung dan PNS akan dikenakan biaya progresif.
"Setelah sistem gate berjalan akan tentukan tarif. DPRD gratis. PNS bayar cuma Rp11 ribu per 1 bulan. Ini belum final. Untuk mobil Rp22 ribu sebulan," jelas dia.
"Tarif progresif (untuk umum) seperti biasa Rp2.000 per jam untuk motor dan mobil Rp4.000 per jam. Sehingga aliran dana juga jelas," tambahnya lagi.
Untuk sosialisasi parkir di gedung DPRD, paling lambat dilakukan 10 hari terhitung sejak hari ini. Saat ini pihaknya masih melakukan kajian mengenai SOP dan tarif yang akan ditentukan.
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati