Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengaku nombok saat melakukan perjalanan dinas ke Amerika Serikat. Agendanya sedianya 31 Agustus-2 September 2015 untuk menghadiri agenda sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union di New York, Amerika Serikat, namun ternyata waktunya melebihi jadwal yang sudah direncanakan.
"Selama kita tunggu jadwal di Washington, kita pakai biaya sendiri. Saya nombok dari tanggal 3- 9 (September)," kata Fadli di DPR, Senin (14/9/2015).
Namun, Fadli mengaku tidak menyoalnya karena demi kepentingan bangsa, apalagi saat ini kondisi perekonomian Indonesia tengah lesu.
Fadli mengatakan agenda kunjungan ke Amerika menjadi salah satu cara menarik investor ke Indonesia.
Fadli mengakui sejumlah koleganya turut dalam perjalanan ke Amerika. Tapi, katanya, kolega memakai duit pribadi.
"Membawa istri dan anak, itu dibiayai sendiri. Tidak melalui APBN," ujar Fadli.
Fadli mengatakan semua anggaran untuk perjalanan dinas anggota DPR akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan agar tidak ada uang negara yang menyimpang.
Setelah perjalanannya ke Amerika dipermasalahkan, Fadli balik mempertanyakan bagaimana dengan perjalanan dinas Presiden atau menteri ke luar negeri?
"Biar fair, seharusnya awasi juga dong eksekutif. Presiden juga kan kadang bawa istrinya. Berapa biaya rombongan Presiden, tim advance-nya. Bandingkan dengan DPR," ujarnya.
Rombongan pimpinan DPR yang ke Amerika yaitu Ketua DPR Setya Novanto (Golkar), Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat), Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin (Golkar), Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya (Golkar), Wakil Ketua Komisi V Michael Watimena (Demokrat), dan anggota BKSAP Julari Batubara (PDI Perjuangan).
Fadli dan rombongan pimpinan DPR pergi ke Amerika Serikat sejatinya untuk menghadiri sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union di New York.
Di sela acara kenegaraan, pimpinan DPR bertemu Donald Trump di acara sumpah kesetiaan calon presiden dari Partai Republik pada Kamis (3/9/2015) waktu setempat.
Pertemuan tersebut dikecam banyak kalangan. Sejumlah anggota dewan pun melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena pimpinan DPR dinilai melanggar etika dewan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO