Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengaku nombok saat melakukan perjalanan dinas ke Amerika Serikat. Agendanya sedianya 31 Agustus-2 September 2015 untuk menghadiri agenda sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union di New York, Amerika Serikat, namun ternyata waktunya melebihi jadwal yang sudah direncanakan.
"Selama kita tunggu jadwal di Washington, kita pakai biaya sendiri. Saya nombok dari tanggal 3- 9 (September)," kata Fadli di DPR, Senin (14/9/2015).
Namun, Fadli mengaku tidak menyoalnya karena demi kepentingan bangsa, apalagi saat ini kondisi perekonomian Indonesia tengah lesu.
Fadli mengatakan agenda kunjungan ke Amerika menjadi salah satu cara menarik investor ke Indonesia.
Fadli mengakui sejumlah koleganya turut dalam perjalanan ke Amerika. Tapi, katanya, kolega memakai duit pribadi.
"Membawa istri dan anak, itu dibiayai sendiri. Tidak melalui APBN," ujar Fadli.
Fadli mengatakan semua anggaran untuk perjalanan dinas anggota DPR akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan agar tidak ada uang negara yang menyimpang.
Setelah perjalanannya ke Amerika dipermasalahkan, Fadli balik mempertanyakan bagaimana dengan perjalanan dinas Presiden atau menteri ke luar negeri?
"Biar fair, seharusnya awasi juga dong eksekutif. Presiden juga kan kadang bawa istrinya. Berapa biaya rombongan Presiden, tim advance-nya. Bandingkan dengan DPR," ujarnya.
Rombongan pimpinan DPR yang ke Amerika yaitu Ketua DPR Setya Novanto (Golkar), Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat), Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin (Golkar), Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya (Golkar), Wakil Ketua Komisi V Michael Watimena (Demokrat), dan anggota BKSAP Julari Batubara (PDI Perjuangan).
Fadli dan rombongan pimpinan DPR pergi ke Amerika Serikat sejatinya untuk menghadiri sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union di New York.
Di sela acara kenegaraan, pimpinan DPR bertemu Donald Trump di acara sumpah kesetiaan calon presiden dari Partai Republik pada Kamis (3/9/2015) waktu setempat.
Pertemuan tersebut dikecam banyak kalangan. Sejumlah anggota dewan pun melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena pimpinan DPR dinilai melanggar etika dewan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka