Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah memecat 120 Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI dan 2.500 orang yang jabatannya diturunkan.
"2.500 lebih didemosi dan yang dipecat 120. Kita mau pecat lagi 30-an hari ini. jadi kamu nyolong sedikit aja di Jakarta saya pecat. Sebagai PNS, bukan pecat sebagai jabatan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/9/2015).
Menurut Ahok, dengan adanya Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) para PNS dapat dipecat, apabila melanggar aturan ataupun korupsi.
"Ternyata yang paling efektif, sekarang adalah ketika anda memecat, ganti yang baik. Macam-macam kasusnya, ada yang terima suap, ngemplang duit. Tapi rata-rata terima suap. Kamu terima suap Rp1,5 juta pun saya pecat jadi PNS," tegas Ahok.
Lebih jauh, Ahok menjelaskan, saat ini dirinya telah memanggil Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Haris Pindratno soal jumlah PNS yang bakal dipecat.
"Tadi saya baru panggil Kadis Dinas Perindustrian dan Energi yang baru. (Saya tanya sudah ketemu belum permainan di sana apa? Dia bilang sudah. Berapa orang mau anda pecat? Dia sodorin saya 7-8 nama," kata Ahok.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!
-
Cegah Bencana Ekologis, Rakernas I PDIP Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Mitigasi