Suara.com - Ketua Komisi III Azis Syamsudin menyatakan, Komisi III belum bisa melakukan tracking calon pimpinan KPK.
Sebab, surat untuk pembahasan fit and propertest calon pimpinan KPK ini belum diserahkan ke Komisi III dan masih di Pimpinan DPR.
"Belum bisa," kata Azis di DPR, Jakarta, Senin (21/9/2015).
Dia menambahkan, nama calon pimpinan KPK ini belum dibawa ke paripurna. Menurutnya, mekanismenya perlu dibawa ke Paripurna dulu untuk diserahkan ke Komisi III.
"Sampai saat ini belum ada pembahasan agenda dibawa ke paripurna sehingga kita belum bisa jadwalkan," ujar Politisi Golkar ini.
Saat ini, beberapa pimpinan DPR sedang melakukan ibadah haji. Sehingga, nama capim ini belum bisa diberikan ke Paripurna.
Meski demikian, dia menyatakan, proses fit and properest akan dilakukan secepatnya. Mengingat, ada batasan yang diatur dalam undang-undang dalam melakukan fit and propertest ini.
"Targetnya akan kami bahas setelah surat itu masuk, kita lihat. Kalau keburu ya bisa, karena kita punya waktu 30 hari," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO