Suara.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2015) pagi, untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
“Sebagai penyelenggara negara kan harus lapor ketika diangkat maupun diberhentikan, ini kebetulan saya lapor ketika diberhentikan sebagai anggota DPR dan diangkat sebagai Seskab,” kata Pramono, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet.
Mengenai jumlah harta kekayaannya yang dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pramono Anung hanya menjawab pendek bahwa perubahannya tidak terlalu banyak.
“Nanti biar detilnya tentunya KPK yang mengetahui,” ujarnya.
Seskab menegaskan penyampaian LHKPN merupakan kewajiban, karena itu siapapun yang menjadi penyelenggara negara harus segera melaporkan, dan tentunya tidak boleh terlalu lama-lama.
“Maka kenapa kemudian saya, begitu struk gaji saya dan tunjangan jabatan saya terima tadi pagi, hari ini saya laporkan, karena supaya tidak ada beban. Saya persilakan kalau mau dibuka, monggo saja,” terang Pramono.
Saat ditanya apakah ada perubahan gaji dan tunjangan yang diterimanya saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris Kabinet dengan saat menjadi anggota DPR, Pramono mengatakan soal angka biar KPK yang memverifikasi.
Pada kesempatan itu Pramono Anung juga menyampaikan keputusan partainya mengenai penggantian dirinya sebagai anggota DPR telah keluar. Ia akan digantikan Eva Kusuma Sundari, calon anggota DPR dari partai dan daerah pemilihan yang sama dengan dirinya.
“Sudah diputuskan, saya ingin segera dilantik, supaya ndak ada ditanya-tanya lagi,” kata Pramono.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Solidaritas Komunitas Kripto, Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Bali
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif