Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama menjadi Gubernur Jakarta tercatat sudah lebih dari 5 kali melakukan perombakan birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Hal itu yang membuat DPRD DKI kesulitan melakukan pengawasan yang maksimal kalau pejabatnya terus-terusan dirotasi dalam waktu dekat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni bahkan menyamakan apa yang dilakukan Ahok seperti perusahaan aplikasi Ojek online yang driver Gojek-nya setiap beberapa bulan berganti.
"Bagaimana kita mau monitoring kalau tiap bulan pejabatnya ganti? Sudah seperti Gojek sekian bulan ganti-ganti orang," kata Ghoni ketika dihibungi wartawan, Selasa (6/10/2015).
Anggota Komisi C itu menilai, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah kepemimpinan Ahok banyak yang was-was apabila kerjanya kurang maksimal langsung di copot. Terlebih, Ahok diketahui sering kali melakukan pelantikan pejabat pada hari Jumat.
"SKPD ini banyak yang galau, kalau tiap hari Jumat itu seperti di KPK, Jumat keramat. Ganti-ganti pejabat terus, tapi (kinerja) masih rendah," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!