Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tjahjo Kumolo merencanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap kedua tahun 2017 sudah menggunakan sistem e-voting.
"Saya ingin mulai tahun 2017 Pilkada serentak tahap dua, Pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 sudah menggunakan e-voting," katanya dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Tenggara, (10/10/2015).
Menurut Tjahjo, untuk Pilkada serentak menggunakan sistem e-voting, maka pada tahun 2016 rakyat Indonesia seluruhnya sudah memiliki KTP elektronik.
Dijelaskan, saat ini sudah ada 170 juta penduduk yang memiliki E-KTP masih tersisa sekitar satu juta penduduk lagi.
Kementerian Dalam Negeri terus menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar masyarakat yang belum memiliki KTP Elektronik segara didaftarkan ke pemerintah setempat.
Tjahjo Kumolo juga meminta kepada Kepala Daerah melakukan upaya jemput bola dalam memberikan pelayanan e-KTP ke masyarakat.
Menurutnya, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diberi fasilitas kendaraan motor untuk masuk ke daerah terpencil yang tidak memiliki akses transportasi yang memadai untuk memberikan pelayanan e-KTP tersebut.
Dia juga menambahkan, pelaksanaan Pemilu tahun 2019 akan dibagi dalam dua konsep yaitu, untuk konsep pertama Pemilihan Anggota DPR RI, DPD RI dan Presiden akan dilaksanakan secara serentak.
Dan konsep kedua, lanjut dia pemilihan gubernur, bupati/wali kota, anggota DPRD propinsi serta DPRD Kabupaten/Kota juga dilaksanakan serentak menggunakan sistem e-voting. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
Israel Cuek Iran - AS Damai, Lebanon Terus Digempur
-
Nadiem Makarim: Banyak yang Larang Saya Jadi Menteri Jokowi
-
Kejagung 'Banjir' Alat Bukti Korupsi MBG, Upaya Sony Sonjaya Jadi JC Berakhir Sia-sia?
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Jaksa Kukuh Sebut Pembelian Chromebook Nadiem Kemahalan
-
Tak Layak Jadi Justice Collaborator! Kejagung: Sony Sonjaya Pelaku Utama Jual Beli Titik SPPG
-
Sufmi Dasco Sebut Narasi Indonesia Runtuh Sengaja Digoreng: Padahal Ekonomi Kita Kuat
-
Kasus Suap Bea Cukai Rp71 Miliar Masuk Pengadilan, Tiga Pejabat DJBC Segera Disidang
-
Prabowo Sebut NU Ada di Mana-mana: Kabinet Merah Putih Banyak NU, Tak Pernah Kalah
-
Deddy Sitorus Tantang Gibran Klarifikasi Dugaan Suap ke Pengurus BEM UBK