Baru Ditetapkan Sebagai Tersangka, Rio Capella Diperiksa KPK

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Patrice Rio Capella langsung mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pascapenetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus penanganan dana bantuan sosial di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Kamis(15/10/2015) kemarin. Mengenakan kemeja batik berwana cokelat dan  didampingi pengacaranya, Maqdir Ismail, Rio mendatangi Gedung KPK untuk diperiksa sebagai saksi untuk Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Tak banyak kata yang disampaikan Rio saat ditanya para wartawan, hanya maksud kedatangannya saja yang sempat terucap dari mulutnya.

 

"Saya datang untuk diperiksa sebagai saksi," kata Rio di Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat(16/10/2015).

 

Namun, saat ditanya apakah dirinya siap ditahan, lelaki yang sudah mengundurkan diri dari jabatan partai dan anggota DPR tersebut tampak tidak ragu menyatakan kesiapannya. Meskipun begitu, dia menjelaskan bahwa saat ini oihaknya belum memikirkan upaya hukum untuk melawan penetapan status tersangla kepada dirinya oleh KPK.

 

"Saya siap (ditahan), belum (lakukan praperadilan)" kata Rio dengan singkat sembari memasuki lobby Gedung KPK.

 

Seperti diketahui, Rio ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait posisinya sebagai anggota DPR yang turut menangani perkara dana bantuan sosial di Kejaksaan tinggi Sumut dan juga kejaksaan agung. Bersamanya, KPK juga menetapkan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan Istrinya Evy Susani sebagai tersangka dalam kasus Bansos tersebut. Dalam kasus tersebut, Gatot dan Evy berperan sebagai pemberi sementara  atas jasanya Rio diduga menerima hadiah dari Gatot dan Evy.

 

Gatot  dan Evy diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a, huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Seentara Rio sebagai tersangka selaku anggota DPR dan sebagai penerima , Rio diduga melanggar pasal 12 huruf a, huruf b atau pasal 11 Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.