Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan memberikan tindakan keras kepada perusahaan perkebunan yang tidak memiliki alat pemadam kebakaran, apalagi bagi perusahaan yang ikut-ikutan membakar untuk membuka lahan baru.
"Pengusaha-pengusaha yang tidak memiliki peralatan untuk memadamkan kebakaran akan diberikan tindakan keras oleh pemerintah," ujar Luhut ketika menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum untuk Pemenuhan Hak-hak Saksi dan Korban yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2010).
Perusahaan wajib memiliki alat pemadam kebakaran agar kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan bisa membantu memadamkannya.
Perusahaan yang tidak punya alat pemadam dan terbukti ikut terlibat membakar hutan dan lahan, kata Luhut, akan dicabut izin usahanya.
"Dan tahun depan kalau dia masih melakukan itu (pembakaran hutan), dan nggak punya peralatan dan tindakan untuk pencegahan maka izinnya akan kita cabut," kata Luhut.
Luhut mengatakan pemerintah tidak mau main-main lagi menghadapi perusahaan pembakar hutan dan lahan.
"Jadi langkah pemerintah sangat konsisten dan tegas. Kali ini kita tegas. Kita nggak pandang bulu, kalau dia salah salah," Luhut menegaskan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta