Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka mendukung aksi buruh terkait penolakan penetapan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang upah. "Saya mendukung aksi buruh di Istana untuk mencabut peraturan pemerintah tentang pengupahan karena itu sangat tidak benar," ujar Rieke di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Rieke menuturkan, penetapan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang upah telah melukai rakyat Indonesia dari berbagai profesi. "Itu sangat mencederai hati rakyat pekerja indonesia apapun profesinya," kata Rieke.
Rieke menegaskan, dirinya sangat mendukung aksi buruh yang digelar hari ini. "Hari ini ribuan buruh sudah datang sebagian bergelombang. Saya nyatakan, saya bersama mereka,"jelasnya.
Oleh karena itu, Rieke menuntut kepada pemerintah untuk mengembalikan pola sistem lama yakni melalui dewan pengupahan. "Saya mendukung dicabutnya PP tentang upah kembalikan pada sistem yang lama untuk sementara," tegasnya.
Hari ini ribuan buruh menggelar aksi besar-besaran di Istana Merdeka. Mereka berunjuk rasa terkait pencabutan penetapan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang upah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah