Suara.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemerintah akan menyiapkan lahan untuk suku anak dalam di Provinsi Jambi bila mereka siap untuk tinggal menetap.
"Infrastruktur akan di-support oleh Kementerian PU (Pekerjaan Umum)," kata Khofifah di acara parade kebangsaan di pelataran Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, Minggu (1/11/2015)
Ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke tempat suku anak dalam di Sarolangun Jambi yang menjadi korban kabut asap pada Jumat (30/10/2015). Ketika bertemu, Presiden Jokowi bertanya kepada mereka apakah tetap mau tinggal di rumah atau tetap atau tetap nomaden. Mereka bersedia tinggal menetap, namun dengan syarat.
Khofifah menambahkan telah mendapatkan komitmen dari Bupati Merangin untuk menyediakan seribu hektare lahan untuk suku anak dalam. Tiap kepala keluarga bakal mendapatkan dua hektare sehingga lahan semua lahan tersebut dapat dipakai untuk 500 kepala keluarga.
Khofifah meminta setidaknya awal Desember 2015 lokasinya sudah bisa dilihat.
"Saya sudah ketemu juga perwakilan dari empat tumenggung, ketika saya sampaikan bahwa kalau disiapkan lahan oleh pemerintah kabupaten apakah mereka siap untuk mendapatkan hunian tetap, ternyata alhamdulillah mereka siap," kata Khofifah.
Di Kabupaten Merangi, kata Khofifah, suku anak dalam sudah membuat tenda-tenda untuk tepat tinggal mereka.
Sementara di Sarolangun, suku anak dalam belum mau menetap di rumah singgah.
"Sejak 2013 sudah ada rumah singgah bagi suku anak dalam. Tapi, mereka selama ini sulit untuk menetap, seminggu di sana (singgah) seminggu lagi masuk lagi ke hutan. Jadi belum sering menetap di rumah-rumah singgah," kata Khofifah.
Lebih jauh, Khofifah mengatakan pemerintah sangat memperhatikan pendidikan dan kesehatan mereka. Pemerintah ingin mereka menatap masa depan.
"Ini sesuatu yang sangat penting yang terus menerus dilakukan kepada mereka di pedalaman, yaitu layanan kesehatan dan belajar-mengajar. Pemerintah ingin mereka sekolah," katanya.
Berita Terkait
-
Drama Temenggung Bujang Rimbo Kabur dari Pengadilan, Pimpinan Orang Rimba Jambi Akhirnya Menyerah
-
Terjebak Sindikat, Bagaimana Suku Anak Dalam Jadi Korban di Kasus Penculikan Bilqis?
-
Pendamping Hukum Duga Suku Anak Dalam Jadi 'Kambing Hitam' Sindikat Penculikan Bilqis
-
Misteri Penculikan Bilqis: Pengacara Duga Suku Anak Dalam Hanya 'Kambing Hitam' Sindikat Besar
-
Dijual Rp80 Juta ke Suku Anak Dalam Jambi, Terungkap Jejak Pilu Penculikan Bocah Bilqis
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka
-
Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras
-
PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader
-
Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI
-
Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'
-
Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu
-
Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden
-
Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris
-
Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!
-
Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat