Suara.com - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Anang Iskandar mengaku pertemuannya dengan Pimpinan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) pada Kamis (5/11/2015) kemarin, untuk berkoordinasi dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil Crane di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Menurutnya, koordinasi yang dilakukan dengan KPK mencakup langkah-langkah yang telah dilakukan KPK dan Bareskrim agar kasus tersebut diselesaikan secara tuntas.
"Kita saling mengisi. Intinya sinergitas dan koordinasi," kata Anang di lapangan Bhayangkara, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan Jumat (6/11/2015).
Akan tetapi, Anang belum mau menjabarkan mengenai upaya apa yang telah dilakukan kedua penegak hukum tersebut. Namun, Anang berjanji akan mempercepat penanganan kasus korupsi di Pelindo II sampai ke pengadilan.
"Kasus ini pasti kita bawa ke ranah pengadilan, tapi butuh waktu," kata dia.
Sebelumnya Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Anang Iskandar mengatakan obyek perkara dugaan korupsi di PT. Pelabuhan Indonesia II yang diselidiki Polri dan KPK berbeda. Itu sebabnya, kedua lembaga berkoordinasi agar penanganannya berjalan lancar.
"Kita saling beri informasi bagaimana kasus yang ditangani Bareskrim dan bagaimana kasus yang ditangani KPK, ini, kan beda obyeknya," kata Anang usai bertemu pimpinan KPK di KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2015).
Saat ini, kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan di Bareskrim, sementara di KPK masih tahap penyelidikan. Itu sebabnya, kata mantan Kepala Badan Narkotika Nasional, sinergitas antara kedua lembaga untuk menangani perkara yang terjadi di perusahaan yang dipimpin R. J. Lino itu penting.
"Karena Bareskrim sudah menyidik sedangkan KPK sudah melakukan penyelidikan maka kita koordinasi agar mendapatkan hasil yang maksimal," katanya.
Namun, jenderal bintang tiga ini belum mau bicara banyak mengenai bagaimana menangani kasus tersebut ke depan. Terlebih, bila nantinya KPK dan Bareskrim sama-sama menetapkan tersangka.
"Tersangkanya bisa sama tapi tindak pidananya berbeda. Pasalnya beda. Bisa sama bisa beda," kata Anang.
Kasus dugaan korupsi di Pelindo II mulai terungkap ketika Bareskrim menggeledah kantor Lino untuk mencari dokumen terkait pengadaan 10 unit mobile crane pada Agustus 2015. Dalam kasus ini, Direktur Operasi dan Teknik Pelindo II Ferialdy Noerlan sudah ditetapkan Bareskrim menjadi tersangka.
Terpopuler
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
- Kunjungi Korban Gempa di NTT Hari Ini, Gus Miftah Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Jangan Takut Gagal, Kisah Reski Menembus Pendidikan Tinggi Lewat BIDIKSIBA PTBA
-
BPK Audit Kinerja MK dalam Penanganan PHPU 2024 Meski Raih Opini WTP
-
8 dari 10 Anak Indonesia Kekurangan DHA, Ini yang Perlu Diperhatikan Orang Tua
-
Wajah Lain Krisis Karhutla: Anak Terpapar Asap, Perempuan Lebih Berat Merasakan Beban
-
Tanpa Disadari, Teknologi Ini Diam-Diam Mengubah Cara Kita Menjalani Hari
-
KAMMI Minta Aksi AMPB 27 Agustus Ditahan, Khawatir Ditunggangi hingga Picu Kerusuhan
-
PALHI Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi PT TPL, Minta Big Boss Diperiksa
-
KAMMI Tolak Aksi Warga Pati di DPR, Tetap Dukung RUU Perampasan Aset
-
Sumsel Makin Membara, 449 Hotspot Karhutla Mengintai Kesehatan Pernapasan Warga
-
Menkeu Siapkan Rp31 T untuk Pengalihan Status PPPK Paruh Waktu