Suara.com - Tabloid Charlie Hebdo, yang dikenal kerap memicu kontroversi lantaran karikatur bernada sarkasmenya, kini kembali dikritik. Kali ini, tabloid Prancis yang pernah jadi sasaran penyerangan bersenjata itu membuat Rusia geram setelah menampilkan kartun yang menyindir insiden jatuhnya pesawat Metrojet di Sinai.
Charlie Hebdo memuat dua buah kartun yang sama-sama bertemakan insiden yang menewaskan 224 penumpang dan kru tersebut. Pada kartun pertama, terlihat sebuah tengkorak manusia disertai tulisan "Bahaya penerbangan berbiaya murah Rusia".
Pada kartun kedua, tampak serpihan-serpihan pesawat yang jatuh dari angkasa. Di bawahnya, ada seorang anggota militan bersenjata. Kartun kedua ini ditulisi "Daesh (ISIS): Angkatan udara Rusia mengintensifkan serangan udaranya".
Kontan saja, kemunculan dua kartun itu jadi buah bibir di media sosial Rusia. Di salah satu jejaring sosial terbesar Rusia, VK, kartun Charlie Hebdo jadi topik terhangat yang dibicarakan.
Namun, banyak juga yang menggunakan Twitter untuk mengungkapkan kekesalan mereka terhadap Charlie Hebdo. Salah satunya adalah pemilik akun Anna Isayeva yang mengatakan,"Sinisme gila dan penghinaan terhadap pada korban dalam tragedi ini".
Juru bicara Istana Kremlin Rusia, Dmitry Peskov menilai, kartun tersebut merupakan bentuk "penghujatan murni" dan bukanlah cerminan kebebasan berekspresi yang selama ini digembar-gemborkan Charlie Hebdo dan para pendukungnya.
Tak hanya Peskov, sejumlah politisi Rusia juga ikut buka suara soal kartun tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, lewat laman Facebooknya, mengunggah status bernada sindiran terhadap mereka yang pernah menyuarakan dukungan bagi Charlie Hebdo pascapenyerangan militan ke kantor mereka.
"Apakah semua orang masih merasa sebagai Charlie," tulis Maria, mengacu pada tagar populer #JeSuisCharlie yang merajai medsos beberapa saat pasca penyerangan menelan 11 korban pada bulan Januari silam.
Diserang dari sana-sini, pemimpin redaksi Charlie Hebdo, Gerard Biard menanggapi dengan tenang. Menurutnya, seperti dikutip oleh media Prancis, tuduhan "penghujatan" yang diarahkan Rusia, adalah tudingan yang 'aneh'.
Menyusul kontroversi tersebut, Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan bahwa para jurnalis di Prancis bebas mengekspresikan pendapat mereka. Namun, hal itu tidak mewakili pandangan pemerintah Prancis. (Dailymail)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah