Gubernur Jakarta Basuki Purnama (Ahok) di rusun Daan Mogot. [suara.com/Dwi Bowo Raharjo]
Baca 10 detik
Indonesia Corruption Watch (ICW) sempat merilis adanya praktik pungutan liar di Gelanggang Olahraga (GOR) Ciracas, Jakarta Timur. Hal itu diungkapkan ICW setelah mendapat banyak laporan dari masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengakui kalau ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang bermain di dalamnya.
"Kita emang udah ketemu beberapa data, kemaren juga shock mereka itu, saya juga udah bilang kalau ini nggak beres," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/11/2015).
Menurit Ahok, dari segi anggaran Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta diduga melakukan permainan. Sebab dikatakan Ahok anggaran yang akan dimasukan ke Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja DKI untuk satu GOR bisa mencapai Rp10 miliar.
"Masak satu GOR sampe Rp10 miliar setahun. Kamu kebayang nggak? Buat Suku Dinas kesehatan aja yang nggak perlu kita potong Rp5-6 miliar setahun," jelas Ahok.
Untuk kasus dugaan praktik pungli di GOR Ciracas, Ahok mengaku akan mempelajarinya terlebih dahulu. Apabila terbukti ada PNS atau pejabat di DKI yang bermain, maka mantan Bupati Belitung Timur ini tidak segan untuk mencopot mereka.
"Saya akan pelajari dulu. Memang kita akan copot banyak orang," kata Ahok.
Ketika ditanya apakah juga akan mencopot Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Firmansyah terkait adanya pungli dan anggaran yang tidak masuk akal untuk tahun 2016, Ahok hanya menjawab tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi.
"Mungkin (juga akan kita copot hari Jumat)," kata Ahok.
Berdasarkan laporan dari masyarakat menurut ICW di GOR Ciracas ditemukan retribusi tak resmi alias pungli di tempat itu. Peningkatan retribusi menjadi naik drastis 300 persen gara-gara pungli.
"Indonesia Corruption Watch menerima laporan masyarakat terkait dengan tindakan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta Timur yang diduga memungut retribusi secara tidak resmi atau Pungutan liar (Pungli) yang tidak sesuai Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah," kata aktivis ICW Emerson Yuntho kemarin.
Untuk kepentingan olahraga dalam temuan ICW misal penggunaan kegiatan fasilitas GOR Ciracas secara rutin delapan kali per bulan biaya retribusi resmi yang seharusnya dibayarkan adalah Rp200 ribu namun ditagih oleh oknum PNS DKI sebesar Rp500-600 ribu.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengakui kalau ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang bermain di dalamnya.
"Kita emang udah ketemu beberapa data, kemaren juga shock mereka itu, saya juga udah bilang kalau ini nggak beres," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/11/2015).
Menurit Ahok, dari segi anggaran Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta diduga melakukan permainan. Sebab dikatakan Ahok anggaran yang akan dimasukan ke Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja DKI untuk satu GOR bisa mencapai Rp10 miliar.
"Masak satu GOR sampe Rp10 miliar setahun. Kamu kebayang nggak? Buat Suku Dinas kesehatan aja yang nggak perlu kita potong Rp5-6 miliar setahun," jelas Ahok.
Untuk kasus dugaan praktik pungli di GOR Ciracas, Ahok mengaku akan mempelajarinya terlebih dahulu. Apabila terbukti ada PNS atau pejabat di DKI yang bermain, maka mantan Bupati Belitung Timur ini tidak segan untuk mencopot mereka.
"Saya akan pelajari dulu. Memang kita akan copot banyak orang," kata Ahok.
Ketika ditanya apakah juga akan mencopot Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Firmansyah terkait adanya pungli dan anggaran yang tidak masuk akal untuk tahun 2016, Ahok hanya menjawab tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi.
"Mungkin (juga akan kita copot hari Jumat)," kata Ahok.
Berdasarkan laporan dari masyarakat menurut ICW di GOR Ciracas ditemukan retribusi tak resmi alias pungli di tempat itu. Peningkatan retribusi menjadi naik drastis 300 persen gara-gara pungli.
"Indonesia Corruption Watch menerima laporan masyarakat terkait dengan tindakan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta Timur yang diduga memungut retribusi secara tidak resmi atau Pungutan liar (Pungli) yang tidak sesuai Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah," kata aktivis ICW Emerson Yuntho kemarin.
Untuk kepentingan olahraga dalam temuan ICW misal penggunaan kegiatan fasilitas GOR Ciracas secara rutin delapan kali per bulan biaya retribusi resmi yang seharusnya dibayarkan adalah Rp200 ribu namun ditagih oleh oknum PNS DKI sebesar Rp500-600 ribu.
Komentar
Berita Terkait
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
-
Kembali Datangi DPR, ICW Kirim Surat Keberatan 'Tagih' Informasi Soal Pendapatan Anggota Dewan
-
3 Fakta Skandal Pungli Paskibra Pejabat Kesbangpol, Uang Makan Dipotong Puluhan Juta?
-
Suara Rakyat yang Terpinggirkan: Ironi di Balik Kinerja DPR dan Partai Politik
-
Kasus Deddy Sitorus Dinilai Mirip Ahok: Video Tuai Polemik karena Sengaja Dipotong?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO