Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja telah mencopot dua pejabat, yakni Lasro Marbun dari jabatan Kepala Inspektorat DKI Jakarta dan Andi Baso Mappapoleonro dari jabatan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah pada Jumat (27/11/2015)
Kedua pejabat eselon II itu distafkan karena diduga terlibat kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD Perubahan tahun 2014 yang sekarang sedang diusut Mabes Polri.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengklai, pencopotan keduanya oleh Ahok terkait keterangannya yang disampaikan ke Bareskrim Polri beberapa hari lalu soal dugaan korupsi UPS.
"Itu kan gara-gara saya. Gara-gara saya terakhir diperiksa (Bareskrim), saya katakan, kalau itu tadi di bahas dan Ahok itu bilang dana siluman kenapa dilegalkan, kenapa dilelang?" kata Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/11/2015).
"Kalau tidak dibahas kemudian siapa yang memasukkan program itu di Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah)? Pasti ada oknum iya engga? Terus siapa yang nomorin rekening? Pasti ada oknum," tambah Lulung.
Lulung bahkan mempertanyakan pernyataan Ahok kalau korupsi UPS merupakan adanya anggaran siluman yang diusulakan oknum di DPRD DKI Jakarta.
Politisi PPP ini menjelaskan oknum dewan tidak akan berani mengusulkan pengadaan UPS apabila tidak ada aktor di balik usulan itu.
"Oknum itu nggak berani dong mengusulkan, kecuali nggak ada aktornya. Makanya ketika saya pulang dari Bareskrim saya katakan ini biang keroknya Lasro, cuma itu aja saya bilang," jelas Lulung.
Menurutnya, kalau UPS anggaran siluman kenapa anggaranya itu dimasukan ke dalam Bappeda dan nomor rekeningnya tercantun di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI. Untuk itu Lulung menduga ada oknum di Bappeda serta BPKAD yang bermain.
"Makanya saya bilang sekarang ini sudah terang bernderang. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) semua salah-salahan. Ahok yang buat SPD (Surat Penyedian Dana). Makanya kalau fair semua, Ahok yang paling bertanggung jawab," jelasnya.
Untuk diketahui, ketika itu Lasro menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, sedangkan Andi Baso merupakan Kepala Bappeda DKI Jakarta. Ahok menduga kedua orang tersebut mengetahui pengadaan UPS.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Warga Tarakan Temukan Bom Aktif Peninggalan PD II
Prosedur Polisi Tembak Mati Pemerkosa Karyawati Dipertanyakan
Hakim Tanya Patrice: Kenapa Uang Tak Kamu Lemparkan Ke Mukanya
Berita Terkait
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- Jelajah Rasa! Ini Daftar Kota di Jawa Tengah yang Jadi Surganya Pecinta Kuliner
Pilihan
-
Hasil BRI Super League: Persib Menang Comeback Atas Arema FC
-
Malaysia Turunin Harga Bensin, Netizen Indonesia Auto Julid: Di Sini yang Turun Hujan Doang!
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
Terkini
-
Balita di Bengkulu Muntahkan Cacing, Cak Imin Minta Kemenkes Usut Tuntas Akar Masalah
-
Bungkam Usai Diperiksa KPK, Bupati Pati Atur Lelang dan Dapat Fee Proyek?
-
Viral Canda 'Rampok Uang Negara', Anggota DPRD Gorontalo Dipanggil KPK soal Harta Minus Rp 2 Juta
-
PKB 'Sentil Jokowi' Soal Prabowo-Gibran 2 Periode: Ojo Kesusu, Jangan Azan Dulu!
-
DPR Pertanyakan Konsep 'Ibu Kota Politik' IKN, Minta Penjelasan Mendagri
-
KPK Buru 'Juru Simpan' Uang Korupsi Kuota Haji, Identitas Masih Rahasia
-
Mengapa Polisi Sukitman Lolos dari Maut G30S PKI hingga Jadi Saksi Kunci?
-
Lima Kali Mangkir, CEO Asing di Skandal Satelit Kemenhan Resmi Jadi Buronan
-
Ada 'Bendahara Gaib' Korupsi Kuota Haji Rp1 Triliun, Siapa Sosoknya dan Kemana Saja Aliran Dananya?
-
Dari Stunting ke Ekonomi: Program MBG Disiapkan Jadi Penggerak 3T