Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja telah mencopot dua pejabat, yakni Lasro Marbun dari jabatan Kepala Inspektorat DKI Jakarta dan Andi Baso Mappapoleonro dari jabatan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah pada Jumat (27/11/2015)
Kedua pejabat eselon II itu distafkan karena diduga terlibat kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD Perubahan tahun 2014 yang sekarang sedang diusut Mabes Polri.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengklai, pencopotan keduanya oleh Ahok terkait keterangannya yang disampaikan ke Bareskrim Polri beberapa hari lalu soal dugaan korupsi UPS.
"Itu kan gara-gara saya. Gara-gara saya terakhir diperiksa (Bareskrim), saya katakan, kalau itu tadi di bahas dan Ahok itu bilang dana siluman kenapa dilegalkan, kenapa dilelang?" kata Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/11/2015).
"Kalau tidak dibahas kemudian siapa yang memasukkan program itu di Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah)? Pasti ada oknum iya engga? Terus siapa yang nomorin rekening? Pasti ada oknum," tambah Lulung.
Lulung bahkan mempertanyakan pernyataan Ahok kalau korupsi UPS merupakan adanya anggaran siluman yang diusulakan oknum di DPRD DKI Jakarta.
Politisi PPP ini menjelaskan oknum dewan tidak akan berani mengusulkan pengadaan UPS apabila tidak ada aktor di balik usulan itu.
"Oknum itu nggak berani dong mengusulkan, kecuali nggak ada aktornya. Makanya ketika saya pulang dari Bareskrim saya katakan ini biang keroknya Lasro, cuma itu aja saya bilang," jelas Lulung.
Menurutnya, kalau UPS anggaran siluman kenapa anggaranya itu dimasukan ke dalam Bappeda dan nomor rekeningnya tercantun di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI. Untuk itu Lulung menduga ada oknum di Bappeda serta BPKAD yang bermain.
"Makanya saya bilang sekarang ini sudah terang bernderang. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) semua salah-salahan. Ahok yang buat SPD (Surat Penyedian Dana). Makanya kalau fair semua, Ahok yang paling bertanggung jawab," jelasnya.
Untuk diketahui, ketika itu Lasro menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, sedangkan Andi Baso merupakan Kepala Bappeda DKI Jakarta. Ahok menduga kedua orang tersebut mengetahui pengadaan UPS.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Warga Tarakan Temukan Bom Aktif Peninggalan PD II
Prosedur Polisi Tembak Mati Pemerkosa Karyawati Dipertanyakan
Hakim Tanya Patrice: Kenapa Uang Tak Kamu Lemparkan Ke Mukanya
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Klaim Pigai soal Papua Biarkan Mereka Merdeka, Benarkah?
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
Terkini
-
Wagub Babel Hellyana Resmi Jadi Tersangka Ijazah Palsu
-
Eksklusif! Jejak Mafia Tambang Emas Cigudeg: Dari Rayuan Hingga Dugaan Setoran ke Oknum Aparat
-
Gibran Bagi-bagi Kado Natal di Bitung, Ratusan Anak Riuh
-
Si Jago Merah Ngamuk di Grogol Petamburan, 100 Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api
-
Modus 'Orang Dalam' Korupsi BPJS, Komisi 25 Persen dari 340 Pasien Hantu
-
WFA Akhir Tahun, Jurus Sakti Urai Macet atau Kebijakan Salah Sasaran?
-
Kejati Jakarta Tetapkan 2 Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tersangka Tindak Pidana Klaim Fiktif JKK
-
Sempat Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK, Kasi Datun HSU Kini Pakai Rompi Oranye
-
Jadi Pemasok MBG, Perajin Tempe di Madiun Raup Omzet Jutaan Rupiah per Hari
-
Cegah Kematian Gajah Sumatera Akibat EEHV, Kemenhut Gandeng Vantara dari India