Gerakan Anti-Korupsi Alumni Lintas Perguruan Tinggi. (Suara.com/ Erick Tanjung)
Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Anti-Korupsi Alumni Lintas Perguruan Tinggi menggelar aksi di gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2015). Mereka menuntut proses sidang kode etik Majelis Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham kepada PT Freeport dilakukan secara transparan.
"Kami mendesak agar sidang ini dilakukan secara transparan dan tanpa ada intervensi politik," kata Taty Apriliyana salah satu peserta aksi kepada wartawan.
Tindakan Setya Novanto itu dinilai telah mempermalukan dan mencoreng kehormatan lembaga tinggi negara dan juga merendahkan moral serta martabat bangsa. Sebab itu mereka mendesak Setya untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR.
"Setya Novanto telah mengingkari sumpah jabatan sebagai wakil rakyat, dan tidak layak sebagai pemimpin. Maka dari itu kami mendesak dia mundur," tegasnya.
Selain itu gerakan masyarakat anti korupsi ini menuntut Setya untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Sebab politikus partai Golkar itu dinilai tidak amanah sebagai pemimpin.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi