Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan memenuhi undangan Mahkamah Kehormatan Dewan di kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/12). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Menteri Koordinator bidang Politik, hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memberikan kesaksian terkait kasus pertemuan Ketua DPR Setya Novanto, Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak Riza Chalid, untuk membicarakan perpanjangan kontrak Freeport, Senin (14/12/2015).
Usai memberikan keterangan, Luhut mengatakan sudah menjelaskan semua informasi dan berjanji tidak berkomentar lagi perihal kasus tersebut.
"Sejak saat ini, saya sudah tidak mau komentari lagi tentang perpanjangan PT. Freeport ini, ini saya pikir sudah selesai, jangan tanya lagi tentang ini," kata Luhut.
Usai memberikan keterangan, Luhut mengatakan sudah menjelaskan semua informasi dan berjanji tidak berkomentar lagi perihal kasus tersebut.
"Sejak saat ini, saya sudah tidak mau komentari lagi tentang perpanjangan PT. Freeport ini, ini saya pikir sudah selesai, jangan tanya lagi tentang ini," kata Luhut.
Alasan mantan Kepala Staf Kepresidenan mengatakan itu karena dia ingin kembali fokus pada tugas-tugas yang diembannya. Luhut mengakui kasus dugaan pelanggaran etika Setya Novanto menguras energi.
"Saya mau fokus ke tugas-tugas saya tang lain, masih banyak tugas yang belum saya selesaikan, saya harap ini dihormati," kata Luhut.
Luhut menyerahkan keputusan akhir kasus dugaan pelanggaran etika Novanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Dia hanya berharap kegaduhan politik setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Novanto ke mahkamah dewan karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk minta saham Freeport segera selesai.
"Mari kita serahkan ke MKD untuk buat keputusan, sehingga kegaduhan ini cepat berlalu. Saya juga mengimbau agar kedepannya, kita jangan hidup dengan gosip dan hal tidak perlu, harus berdasarkan fakta, bangun bangsa ini kedepan dengan baik, ini pelajaran yang baik buat pejabat, untuk tidak membuat sesuatu yang berpotensi masalah dan menghambat perkembangan negara. Jangan kita framing dengan menciptakan kelompok sana kelompok sini," kata Luhut.
"Saya mau fokus ke tugas-tugas saya tang lain, masih banyak tugas yang belum saya selesaikan, saya harap ini dihormati," kata Luhut.
Luhut menyerahkan keputusan akhir kasus dugaan pelanggaran etika Novanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Dia hanya berharap kegaduhan politik setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Novanto ke mahkamah dewan karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk minta saham Freeport segera selesai.
"Mari kita serahkan ke MKD untuk buat keputusan, sehingga kegaduhan ini cepat berlalu. Saya juga mengimbau agar kedepannya, kita jangan hidup dengan gosip dan hal tidak perlu, harus berdasarkan fakta, bangun bangsa ini kedepan dengan baik, ini pelajaran yang baik buat pejabat, untuk tidak membuat sesuatu yang berpotensi masalah dan menghambat perkembangan negara. Jangan kita framing dengan menciptakan kelompok sana kelompok sini," kata Luhut.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
Terkini
-
Nekat Lawan Polisi Pakai Golok, Detik-detik Berdarah 2 Pemuda di Koja Didor di Tempat!
-
Eiger Bangun Kepercayaan Jangka Panjang dan Apresiasi Local Media Summit 2025
-
Teguh Ungkap Lemahnya Keamanan Siber: dari Ketergantungan pada Vendor dan Nasib Miris Peretas Etis
-
Tak Mau Pindah, Pedagang Pasar Burung Barito Disanksi SP1 Pemkot Jaksel
-
Bongkar Fakta Kuota Khusus Travel 'Abal-abal', KPK Usut soal Ini ke Asosiasi Biro Haji
-
Dominasi Total! Jawa Barat Sapu Bersih Apresiasi Night Local Media Summit 2025
-
Skandal Haji Kemenag: Travel 'Gelap' Bisa Dapat Jatah Kuota Khusus, Gimana Skenarionya?
-
Kemenkes Percepat Sertifikat Higiene untuk SPPG, Cegah Risiko Keracunan MBG
-
KPK Cecar Kabiro Humas Kemnaker Soal Aliran Uang Hasil Pemerasan K3
-
Forum Debat Mahasiswa Semarang: Suarakan Kebijakan Publik dan Masa Depan Indonesia