Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan memenuhi undangan Mahkamah Kehormatan Dewan di kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/12). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Menteri Koordinator bidang Politik, hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memberikan kesaksian terkait kasus pertemuan Ketua DPR Setya Novanto, Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak Riza Chalid, untuk membicarakan perpanjangan kontrak Freeport, Senin (14/12/2015).
Usai memberikan keterangan, Luhut mengatakan sudah menjelaskan semua informasi dan berjanji tidak berkomentar lagi perihal kasus tersebut.
"Sejak saat ini, saya sudah tidak mau komentari lagi tentang perpanjangan PT. Freeport ini, ini saya pikir sudah selesai, jangan tanya lagi tentang ini," kata Luhut.
Usai memberikan keterangan, Luhut mengatakan sudah menjelaskan semua informasi dan berjanji tidak berkomentar lagi perihal kasus tersebut.
"Sejak saat ini, saya sudah tidak mau komentari lagi tentang perpanjangan PT. Freeport ini, ini saya pikir sudah selesai, jangan tanya lagi tentang ini," kata Luhut.
Alasan mantan Kepala Staf Kepresidenan mengatakan itu karena dia ingin kembali fokus pada tugas-tugas yang diembannya. Luhut mengakui kasus dugaan pelanggaran etika Setya Novanto menguras energi.
"Saya mau fokus ke tugas-tugas saya tang lain, masih banyak tugas yang belum saya selesaikan, saya harap ini dihormati," kata Luhut.
Luhut menyerahkan keputusan akhir kasus dugaan pelanggaran etika Novanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Dia hanya berharap kegaduhan politik setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Novanto ke mahkamah dewan karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk minta saham Freeport segera selesai.
"Mari kita serahkan ke MKD untuk buat keputusan, sehingga kegaduhan ini cepat berlalu. Saya juga mengimbau agar kedepannya, kita jangan hidup dengan gosip dan hal tidak perlu, harus berdasarkan fakta, bangun bangsa ini kedepan dengan baik, ini pelajaran yang baik buat pejabat, untuk tidak membuat sesuatu yang berpotensi masalah dan menghambat perkembangan negara. Jangan kita framing dengan menciptakan kelompok sana kelompok sini," kata Luhut.
"Saya mau fokus ke tugas-tugas saya tang lain, masih banyak tugas yang belum saya selesaikan, saya harap ini dihormati," kata Luhut.
Luhut menyerahkan keputusan akhir kasus dugaan pelanggaran etika Novanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Dia hanya berharap kegaduhan politik setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Novanto ke mahkamah dewan karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk minta saham Freeport segera selesai.
"Mari kita serahkan ke MKD untuk buat keputusan, sehingga kegaduhan ini cepat berlalu. Saya juga mengimbau agar kedepannya, kita jangan hidup dengan gosip dan hal tidak perlu, harus berdasarkan fakta, bangun bangsa ini kedepan dengan baik, ini pelajaran yang baik buat pejabat, untuk tidak membuat sesuatu yang berpotensi masalah dan menghambat perkembangan negara. Jangan kita framing dengan menciptakan kelompok sana kelompok sini," kata Luhut.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka