Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan memenuhi undangan Mahkamah Kehormatan Dewan di kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/12). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Menteri Koordinator bidang Politik, hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memberikan kesaksian terkait kasus pertemuan Ketua DPR Setya Novanto, Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak Riza Chalid, untuk membicarakan perpanjangan kontrak Freeport, Senin (14/12/2015).
Usai memberikan keterangan, Luhut mengatakan sudah menjelaskan semua informasi dan berjanji tidak berkomentar lagi perihal kasus tersebut.
"Sejak saat ini, saya sudah tidak mau komentari lagi tentang perpanjangan PT. Freeport ini, ini saya pikir sudah selesai, jangan tanya lagi tentang ini," kata Luhut.
Usai memberikan keterangan, Luhut mengatakan sudah menjelaskan semua informasi dan berjanji tidak berkomentar lagi perihal kasus tersebut.
"Sejak saat ini, saya sudah tidak mau komentari lagi tentang perpanjangan PT. Freeport ini, ini saya pikir sudah selesai, jangan tanya lagi tentang ini," kata Luhut.
Alasan mantan Kepala Staf Kepresidenan mengatakan itu karena dia ingin kembali fokus pada tugas-tugas yang diembannya. Luhut mengakui kasus dugaan pelanggaran etika Setya Novanto menguras energi.
"Saya mau fokus ke tugas-tugas saya tang lain, masih banyak tugas yang belum saya selesaikan, saya harap ini dihormati," kata Luhut.
Luhut menyerahkan keputusan akhir kasus dugaan pelanggaran etika Novanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Dia hanya berharap kegaduhan politik setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Novanto ke mahkamah dewan karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk minta saham Freeport segera selesai.
"Mari kita serahkan ke MKD untuk buat keputusan, sehingga kegaduhan ini cepat berlalu. Saya juga mengimbau agar kedepannya, kita jangan hidup dengan gosip dan hal tidak perlu, harus berdasarkan fakta, bangun bangsa ini kedepan dengan baik, ini pelajaran yang baik buat pejabat, untuk tidak membuat sesuatu yang berpotensi masalah dan menghambat perkembangan negara. Jangan kita framing dengan menciptakan kelompok sana kelompok sini," kata Luhut.
"Saya mau fokus ke tugas-tugas saya tang lain, masih banyak tugas yang belum saya selesaikan, saya harap ini dihormati," kata Luhut.
Luhut menyerahkan keputusan akhir kasus dugaan pelanggaran etika Novanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Dia hanya berharap kegaduhan politik setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Novanto ke mahkamah dewan karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk minta saham Freeport segera selesai.
"Mari kita serahkan ke MKD untuk buat keputusan, sehingga kegaduhan ini cepat berlalu. Saya juga mengimbau agar kedepannya, kita jangan hidup dengan gosip dan hal tidak perlu, harus berdasarkan fakta, bangun bangsa ini kedepan dengan baik, ini pelajaran yang baik buat pejabat, untuk tidak membuat sesuatu yang berpotensi masalah dan menghambat perkembangan negara. Jangan kita framing dengan menciptakan kelompok sana kelompok sini," kata Luhut.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Muncul SE Kudeta Gus Yahya dari Kursi Ketum PBNU, Wasekjen: Itu Cacat Hukum!
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
-
Wujudkan Kampung Haji Indonesia, Danantara Akuisisi Hotel Dekat Ka'bah, Ikut Lelang Beli Lahan
-
Banyak Terjebak Praktik Ilegal, KemenPPPA: Korban Kekerasan Seksual Sulit Akses Aborsi Aman
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar